Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani mengimbau Pemerintah dan para pemangku kebijakan untuk menstabilkan harga pangan dan memastikan ketersediaan stoknya di seluruh pasar di Indonesia sehingga tidak terjadi lonjakan harga menjelang bulan Ramadhan.
"Seperti yang diketahui, kenaikan harga pangan sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Pemerintah harus bisa menstabilkan harga-harga pangan sebelum bulan Ramadhan," ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, optimalisasi sinergi di antara semua pemangku kepentingan pun dibutuhkan dalam upaya mengamankan pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri, bahkan DPR RI juga akan mengawal persoalan tersebut.
"Baik itu dari sisi kebijakan maupun pengawasan di lapangan, negara harus bisa menstabilkan stok dan harga pangan, apalagi daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, khususnya kelompok rentan," ucap Puan.
Beberapa bahan pangan yang sudah mulai mengalami kenaikan, kata Puan melanjutkan, adalah kedelai, daging sapi, gula, dan tepung terigu.
Puan pun menyoroti permasalahan lonjakan harga minyak goreng yang belum diselesaikan oleh Pemerintah akibat kenaikan harga minyak sawit mentah global.
"Meskipun saat ini stok minyak goreng tidak lagi langka, persoalan harga yang tinggi masih membebani masyarakat. Kami harap Pemerintah lebih konsisten menerapkan kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian pasar," ujar Puan.
Baca juga: Menuju Pilpres 2024, Pengamat Politik Nilai Puan Jadi Magnet Politik
Ia memandang salah satu penyebab kenaikan harga pangan memang berasal dari persoalan global. Dengan demikian, ujar Puan, berbagai bahan pangan yang masih membutuhkan bahan baku impor membuat harga komoditas pangan tersebut semakin tinggi.
Meskipun begitu, menurut Puan, para pemangku kepentingan perlu mengupayakan langkah antisipasi agar harga pangan di Indonesia tidak semakin meningkat ketika memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Oleh karena itu, Puan mengingatkan Pemerintah untuk segera memastikan stok barang kebutuhan pokok, khususnya komoditas-komoditas pangan strategis, tetap tersedia di pasaran menjelang Ramadhan.
Dengan pasokan yang cukup, kata Puan, keamanan harga pun akan lebih terjamin.
"Harus ada pengecekan dan pemantauan berkala antara kementerian-kementerian terkait bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan," tuturnya.
Selain itu, Puan juga meminta agar Pemerintah menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan sehingga segala kebutuhan masyarakat saat Ramadhan tidak terkendala.
Menurutnya, Pemerintah dan para pihak terkait juga perlu memperketat pengamanan ataupun pengawasan pasokan serta distribusi bahan pangan.
Puan menilai diperlukan tindakan tegas bagi pelaku yang mencoba memainkan harga ataupun pasokan bahan pangan di pasar. (Ant/OL-4)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Produksi kedelai dalam negeri hanya berkisar 300– 500 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 2,8 juta hingga 3 juta ton.
Tinjauan langsung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penurunan harga beras terjadi
MENJELANG perayaan Imlek 2025, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengambil langkah proaktif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok.
Pemerintah melalui Bapanas membangun kios pangan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya sinergis dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Harga pangan yang relatif stabil di level tinggi telah mengikis daya beli masyarakat. Kondisi itu akan semakin buruk jika ke depan ada kenaikan biaya lain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved