Erick tak Segan Sikat Oknum BUMN yang Koruptif

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN kini lebih efektif dan tepat sasaran. 

Meurutnya, pemerintah tidak akan memberikan PMN secara sembarangan kepada BUMN yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Erick mengaku tak segan-segan akan menyikat oknum di BUMN, yang tidak memanfaatkan dana PMN sesuai kepentingan yang ditetapkan.

"Kalau BUMN tidak sehat, tidak kuat lagi secara korporasi, apalagi tidak punya manfaat untuk masyarakat, sayang uang negara dihambur-hamburkan. Kami memastikan PMN tepat sasaran," tegas Erick dalam keterangan resmi, Minggu (20/3).

Baca juga: Investasi Ilegal Sulit Dihilangkan, Edukasi Masyarakat Penting

Saat ini, proses pengajuan PMN harus berdasarkan kesepakatan tiga menteri, yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan menteri teknis lainnya. Erick mengambil contoh pengajuan PMN untuk BUMN infrastruktur, yang melibatkan Erick Thohir, Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono untuk menyepakati kebutuhan PMN BUMN.

"Suntikan PMN sekarang ini tidak bicara tol Sumatera disuntik sekian, tidak. Suntikan itu kita fokuskan untuk di ruas yang mana penyelesaiannya. Jangan sampai penyuntikan ini disalahgunakan untuk kepentingan lainnya," imbuhnya.

Baca juga: Ekonomi Digital Butuh 17 Juta Tenaga Kerja, Erick Thohir Ajak Pemuda Melek Teknologi

Kontribusi BUMN terhadap negara melalui pajak hingga dividen mencapai Rp377 triliun pada 2020. Jumlah PMN yang diberikan negara untuk BUMN hanya 4% dari total kontribusi BUMN secara konsolidasi. Erick menyebut PMN dialokasikan untuk melakukan akselerasi transformasi BUMN.

Upaya transformasi, mulai dari perubahan model bisnis hingga efisiensi, terbukti mampu meningkatkan valuasi saham milik BUMN. Seperti, Telkom, Mandiri dan BRI yang jika ditotal mencapai Rp1.600 triliun.

"Bayangkan valuasi tiga BUMN saja sudah Rp1.600 triliun. Kalau ada pihak yang menanyakan utang BUMN besar, ya memang besar. Itu kenapa kami sekarang merapikan perusahaan BUMN di bawah kementerian BUMN, memilah utang produktif dan mana utang yang koruptif," tandas Erick.(OL-11)