Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Nelayan Labuan Bajo Terima Bantuan Tunai 

Insi Nantika Jelita
14/3/2022 11:44
Nelayan Labuan Bajo Terima Bantuan Tunai 
Nelayan di pesisir pantai Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 31 Januari 2015.(MI/Palce Amalo)

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, program lanjutan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) dengan tambahan nelayan sebagai penerima manfaat diharapkan bisa menekan tingkat kemiskinan.

Ini disampaikan saat dia menyerahkan bantuan tunai secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Waspada Kenaikan Harga Sembako di Luar Kewajaran Jelang Ramadan

"Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di 2022 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/3).

Program ini bakal menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0% di 2024. Besaran bantuan tunai adalah Rp600 ribu per orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta PKL atau pemilik warung dan 1,76 juta nelayan.

Pemerintah menegaskan, bantuan ini dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah dengan pemberian tunai sebagai dorongan menjaga daya beli, kelangsungan usaha dan penghidupan masyarakat seperti PKL hingga nelayan

Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pada 30 Desember 2021, program BT-PKLW dengan memperluas target penerima manfaat nelayan di daerah pesisir, penyalurannya dilakukan secara langsung oleh TNI dan polri.

Khusus untuk nelayan, kriterianya merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (gross tonase).

Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan bantuan ke masyarakat.

Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLW, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh Polri dan 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh TNI, sehingga diharapkan tidak ada duplikasi penerima.

Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLW Polri (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLW TNI.

Baca juga: Regional Chief Economist Dukung Reformasi Jilid II DJPB

Penyaluran bantuan di Manggarai Barat sendiri menargetkan 12.500 nelayan dan 4.000 PKL atau warung yang disalurkan oleh Polri. Selain itu, pemerintah juga menargetkan 10 ribu penerima yang disalurkan oleh TNI.

“Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada TNI dan polri yang melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” pungkas Airlangga. (Ins/A-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya