Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, program lanjutan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) dengan tambahan nelayan sebagai penerima manfaat diharapkan bisa menekan tingkat kemiskinan.
Ini disampaikan saat dia menyerahkan bantuan tunai secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (14/3/2022).
Baca juga: Waspada Kenaikan Harga Sembako di Luar Kewajaran Jelang Ramadan
"Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di 2022 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/3).
Program ini bakal menyasar 212 kabupaten dan kota yang masuk dalam roadmap Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 0% di 2024. Besaran bantuan tunai adalah Rp600 ribu per orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta PKL atau pemilik warung dan 1,76 juta nelayan.
Pemerintah menegaskan, bantuan ini dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah dengan pemberian tunai sebagai dorongan menjaga daya beli, kelangsungan usaha dan penghidupan masyarakat seperti PKL hingga nelayan
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pada 30 Desember 2021, program BT-PKLW dengan memperluas target penerima manfaat nelayan di daerah pesisir, penyalurannya dilakukan secara langsung oleh TNI dan polri.
Khusus untuk nelayan, kriterianya merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (gross tonase).
Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan bantuan ke masyarakat.
Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pelaksanaan BT-PKLW, terdapat 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh Polri dan 106 kabupaten/kota yang disalurkan oleh TNI, sehingga diharapkan tidak ada duplikasi penerima.
Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLW Polri (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLW TNI.
Baca juga: Regional Chief Economist Dukung Reformasi Jilid II DJPB
Penyaluran bantuan di Manggarai Barat sendiri menargetkan 12.500 nelayan dan 4.000 PKL atau warung yang disalurkan oleh Polri. Selain itu, pemerintah juga menargetkan 10 ribu penerima yang disalurkan oleh TNI.
“Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada TNI dan polri yang melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” pungkas Airlangga. (Ins/A-3)
Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Labuan Bajo terus memperkuat upaya pengelolaan sampah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus kualitas hidup masyarakat.
KEPOLISIAN Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memeriksa dua pejabat Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo terkait kecelakaan kapal wisata KM Putri Sakinah.
PDIP menyoroti aspek keselamatan transportasi wisata
KANTOR Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menutup total pelayaran wisata ke perairan Taman Nasional Komodo akibat cuaca ekstrem.
Polda NTT mengambil langkah responsif dan tegas dalam menangani tragedi tenggelamnya kapal wisata semiphinisi KM Putri Sakinah di perairan Selat Padar, kawasan Taman Nasional Komodo.
Selain melakukan pengawasan, petugas kepolisian juga aktif memberikan edukasi keselamatan kepada calon penumpang sebelum naik kapal.
Sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, korban sering meminta ibunya untuk melakukan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya siswa tersebut.
Kehadiran tim psikologi Polda NTT merupakan respons cepat dan terukur untuk memastikan keluarga korban mendapatkan penguatan mental yang memadai.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini.
Kepala daerah memiliki kewajiban moral dan administratif untuk memastikan kehadiran negara di setiap pintu rumah warga yang kesulitan.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menegaskan bahwa tragedi siswa bunuh diri di NTT tersebut tidak seharusnya terjadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved