Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PRESIDEN Joko Widodo meninjau sekaligus meresmikan penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, Rabu (2/2).
Ia mengaku puas dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan di salah satu daerah wisata di Kawasan Danau Toba itu.
"Hari ini kita berada di Kawasan Danau Toba untuk melihat apakah revitalisasi, perbaikan-perbaikan yang dilakukan sudah berjalan dan saya melihat ada perbaikan-perbaikan total," ujar Jokowi di Simalungun, Sumatra Utara, Rabu.
Dengan sudah rampungnya pemugaran, kepala negara pun memerintahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk segera mempromosikan secara masif destinasi wisata itu kepada dunia.
Jokowi juga meminta, ke depan, Kawasan Danau Toba dikembangkan secara berbeda dengan menyuguhkan atraksi-atraksi yang belum ada di daerah-daerah wisata unggulan lainnya di Indonesia.
"Bangun lagi, rebranding, lakukan diferensiasi, sehingga ada pembeda antara Danau Toba dengan kawasan destinasi wisata yang lain. Saya melihat potensi sangat besar di Kawasan Danau Toba Ini," tutur mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Baca juga: Presiden Jajal Jalanan di Danau Toba dengan Sepeda Motor
Hingga saat ini, di Kawasan Pantai Bebas Parapat, sudah dibangun beberapa fasilitas untuk menyajikan pertunjukan seni budaya hingga menara pandang untuk bisa dinikmati oleh masyarakat yang berkunjung ke Danau Toba.
"Dulunya tidak ada untuk menyajikan pertunjukan seni budaya. Sekarang sudah ada amfiteaternya, sudah ada kawasan yang bisa dipakai masyarakat untuk memandang Danau Toba," sambung Jokowi.
Untuk diketahui, pekerjaan penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat dengan luas total 10 ribu meter persegi menghabiskan biaya sebesar Rp84,1 miliar. Pekerjaan tersebut meliputi penataan Kawasan Pantai Bebas, pembangunan gerbang kawasan, dan penataan RTP Parapat.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti optimistis penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat ini dapat menarik lebih banyak turis domestik maupun internasional.
"Mudah-mudahan dengan hal tersebut, bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Simalungun dan di sekitar kawasan Danau Toba," ucap Diana.(OL-5)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved