Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan, Garuda Indonesia telah mendapat dukungan dari para lessor atau penyewa pesawat soal restrukturisasi maskapai nasional itu.
"Ada berita bagus bahwa empat lessor yang sudah menyetujui (restrukturisasi) ini adalah para lessor besar," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR secara virtual, Selasa (25/1).
Erick menambahkan, 35 lessor lainnya masih tahap negosiasi atau on progress dalam menyetujui proposal perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Namun, untuk mendapat dukungan penuh proses restrukturisasi, perusahaan penerbangan nasional itu hanya memerlukan tujuh lessor besar.
"Jadi secara presentase, kalau kita bisa mendapatkan tiga tambahan lessor, ini artinya mayoritas lessor sudah menyetujui (restrukturisasi Garuda). Sisanya yang banyak itu kecil-kecil (perusahaan lessor)," kata Erick.
Baca juga: Dirut Garuda Diperiksa Kejagung terkait Korupsi Pengadaan Pesawat
Garuda pun mendapat persetujuan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam hal perpanjangan proses PKPU ) selama 60 hari atau berakhir pada 21 Maret 2022.
Momen tersebut akan digunakan Garuda untuk mencari dukungan mayoritas lessor agar restrukturisasi perusahaan pelat merah itu berjalan lancar kedepannya.
Erick meyakini nasib Garuda akan sama dengan Philippine Airlines yang dikatakan berhasil dalam hal merestrukturisasi dan mengatur kembali keuangan.
"Kita terus fokus kepada negosiasi para lessor ini. Penting payung hukum PKPU itu. Contoh keberhasilan sudah ada kemarin seperti Philippine Airlines," jelasnya.
"Mereka announce sudah berhasil merestrukturisasi sampai US$2 miliar. Tentu momentum ini kita akan dorong supaya terjadi perbaikan daripada cost structure ada di Garuda," pungkas Erick.
Diketahui bahwa sebanyak 475 kreditur telah mengajukan tagihan ke Garuda. Adapun total tagihan yang dimasukkan sangat besar yakni mencapai Rp198 triliun. (A-2)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF) menggelar ajang apresiasi Ciputra Golfpreneur Awards 2026 di Jakarta, Kamis (12/3).
Erick menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kemendikdasmen dalam mendorong pendidikan yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik
VAP memberanikan diri membongkar trauma yang selama ini dipendamnya karena posisi terduga pelaku yang memiliki kuasa besar sebagai pelatih sekaligus ketua pengurus provinsi.
Proses naturalisasi pemain tidak lepas dari mekanisme yang melibatkan DPR. Karena itu, PSSI masih menunggu kepastian mengenai jadwal persidangan sebelum melangkah lebih jauh.
Menpora menyatakan dukungannya terhadap langkah FPTI yang mendampingi serta memfasilitasi lima atletnya.
Langkah konkret di sektor kepemudaan akan diwujudkan melalui "Youth Camp" yang menjadi wadah sinergi seluruh program kepemudaan antara pusat dan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved