Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
DIREKTORAT Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI berkesempatan meninjau peternakan sapi milik Gapoktan Margo Rukun di Desa Kunti kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (12/12) dalam kunjungan kerja spesifik.
Direktur Jenderal PKH, Nasrullah mengajak peternak untuk mengembangkan korporasi. Ia menyebut, penerapan sistem pengembangan kawasan peternakan terpadu juga akan bisa memaksimalkan potensi lokal yang ada.
"Melalui pengembangan korporasi peternakan bisa menjadi langkah startegis meningkatkan nilai produksi dalam negeri dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar pihak dari hulu sampai ke hilir," jelas Nasrullah.
Ia menambahkan, pendampingan usaha peternakan juga perlu terus dilakukan dalam memberdayakan kelompok peternak. Misalnya seperti, optimalisasi produksi ternak, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program kemitraan atau skema kredit lain yang terjangkau oleh peternak.
"Sehingga dapat mengembangkan usaha pengolahan hasil ternak, usaha pakan dan akses pemasaran," imbuh Nasrullah.
Nasrullah mengatakan, pemenuhan ketersediaan pakan secara berkelanjutan dalam tingkatan konsep dan aplikasi perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk akademisi (penelitian lembaga, universitas), sektor bisnis (Industri peternakan), pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat.
Lantaran, perlu adanya formula dalam pengembangan pakan dari perguruan tinggi dengan berbagai riset untuk diformulasikan secara tersistem agar bisa menyelesaikan persoalan ternak yang ada.
Oleh karena itu, pada kegiatan kunjungan kerja Ditjen PKH Kementan bersama Komisi IV DPR RI juga dilakukan Penandatangan Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PKH Kementan dan Universitas Sebelas Maret (UNS).
Kerja sama ini dimaksudkan untuk mempererat koordinasi dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa korporasi serta kegiatan peternakan.
Dekan Faperta UNS, Samanhudi menyatakan, kesiapannya untuk mendampingi peternak yang berada di lima titik di Kabupaten Boyolali.
Ia mengaku, ini merupakan salah satu bentuk pendampingan kepada peternak dalam Penguatan Pakan Ternak melalui penerapan hasil riset pemberian pakan ternak yang tepat.
"Insya Allah dengan telah ditandatangani PKS ini, UNS dapat melakukan pendampingan pelaksanaan program pengembangan desa korporasi serta kegiatan di bidang peternakan," tuturnya. (RO/OL-09)
Kementan juga berkolaborasi erat dengan Satgas Pangan untuk mengawal distribusi dan memastikan tidak ada penimbunan jagung oleh oknum-oknum pengepul atau pedagang.
Kementan menegaskan proyeksi ketersediaan beras nasional sebesar 36,98 juta ton berlaku untuk periode Januari-Desember 2025, bukan Januari-September
Penguatan sektor persusuan mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui
(Kementan) menyampaikan alasan harga pupuk dunia melonjak. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan hal itu terjadi akibat beberapa faktor
Salah satu upaya tertuang dalam acara Pelepasan Ekspor dan Business Matching pada kegiatan PADI 2025 di Agro Center Soropadan, Temanggung, Jawa Tengah.
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved