Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
DIREKTORAT Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI berkesempatan meninjau peternakan sapi milik Gapoktan Margo Rukun di Desa Kunti kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (12/12) dalam kunjungan kerja spesifik.
Direktur Jenderal PKH, Nasrullah mengajak peternak untuk mengembangkan korporasi. Ia menyebut, penerapan sistem pengembangan kawasan peternakan terpadu juga akan bisa memaksimalkan potensi lokal yang ada.
"Melalui pengembangan korporasi peternakan bisa menjadi langkah startegis meningkatkan nilai produksi dalam negeri dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar pihak dari hulu sampai ke hilir," jelas Nasrullah.
Ia menambahkan, pendampingan usaha peternakan juga perlu terus dilakukan dalam memberdayakan kelompok peternak. Misalnya seperti, optimalisasi produksi ternak, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program kemitraan atau skema kredit lain yang terjangkau oleh peternak.
"Sehingga dapat mengembangkan usaha pengolahan hasil ternak, usaha pakan dan akses pemasaran," imbuh Nasrullah.
Nasrullah mengatakan, pemenuhan ketersediaan pakan secara berkelanjutan dalam tingkatan konsep dan aplikasi perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk akademisi (penelitian lembaga, universitas), sektor bisnis (Industri peternakan), pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat.
Lantaran, perlu adanya formula dalam pengembangan pakan dari perguruan tinggi dengan berbagai riset untuk diformulasikan secara tersistem agar bisa menyelesaikan persoalan ternak yang ada.
Oleh karena itu, pada kegiatan kunjungan kerja Ditjen PKH Kementan bersama Komisi IV DPR RI juga dilakukan Penandatangan Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PKH Kementan dan Universitas Sebelas Maret (UNS).
Kerja sama ini dimaksudkan untuk mempererat koordinasi dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa korporasi serta kegiatan peternakan.
Dekan Faperta UNS, Samanhudi menyatakan, kesiapannya untuk mendampingi peternak yang berada di lima titik di Kabupaten Boyolali.
Ia mengaku, ini merupakan salah satu bentuk pendampingan kepada peternak dalam Penguatan Pakan Ternak melalui penerapan hasil riset pemberian pakan ternak yang tepat.
"Insya Allah dengan telah ditandatangani PKS ini, UNS dapat melakukan pendampingan pelaksanaan program pengembangan desa korporasi serta kegiatan di bidang peternakan," tuturnya. (RO/OL-09)
Penguatan sektor persusuan mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui
(Kementan) menyampaikan alasan harga pupuk dunia melonjak. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan hal itu terjadi akibat beberapa faktor
Salah satu upaya tertuang dalam acara Pelepasan Ekspor dan Business Matching pada kegiatan PADI 2025 di Agro Center Soropadan, Temanggung, Jawa Tengah.
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved