Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI berkesempatan meninjau peternakan sapi milik Gapoktan Margo Rukun di Desa Kunti kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (12/12) dalam kunjungan kerja spesifik.
Direktur Jenderal PKH, Nasrullah mengajak peternak untuk mengembangkan korporasi. Ia menyebut, penerapan sistem pengembangan kawasan peternakan terpadu juga akan bisa memaksimalkan potensi lokal yang ada.
"Melalui pengembangan korporasi peternakan bisa menjadi langkah startegis meningkatkan nilai produksi dalam negeri dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar pihak dari hulu sampai ke hilir," jelas Nasrullah.

Ia menambahkan, pendampingan usaha peternakan juga perlu terus dilakukan dalam memberdayakan kelompok peternak. Misalnya seperti, optimalisasi produksi ternak, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program kemitraan atau skema kredit lain yang terjangkau oleh peternak.
"Sehingga dapat mengembangkan usaha pengolahan hasil ternak, usaha pakan dan akses pemasaran," imbuh Nasrullah.
Nasrullah mengatakan, pemenuhan ketersediaan pakan secara berkelanjutan dalam tingkatan konsep dan aplikasi perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk akademisi (penelitian lembaga, universitas), sektor bisnis (Industri peternakan), pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat.
Lantaran, perlu adanya formula dalam pengembangan pakan dari perguruan tinggi dengan berbagai riset untuk diformulasikan secara tersistem agar bisa menyelesaikan persoalan ternak yang ada.
Oleh karena itu, pada kegiatan kunjungan kerja Ditjen PKH Kementan bersama Komisi IV DPR RI juga dilakukan Penandatangan Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PKH Kementan dan Universitas Sebelas Maret (UNS).
Kerja sama ini dimaksudkan untuk mempererat koordinasi dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa korporasi serta kegiatan peternakan.
Dekan Faperta UNS, Samanhudi menyatakan, kesiapannya untuk mendampingi peternak yang berada di lima titik di Kabupaten Boyolali.
Ia mengaku, ini merupakan salah satu bentuk pendampingan kepada peternak dalam Penguatan Pakan Ternak melalui penerapan hasil riset pemberian pakan ternak yang tepat.
"Insya Allah dengan telah ditandatangani PKS ini, UNS dapat melakukan pendampingan pelaksanaan program pengembangan desa korporasi serta kegiatan di bidang peternakan," tuturnya. (RO/OL-09)
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved