Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DIREKTORAT Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI berkesempatan meninjau peternakan sapi milik Gapoktan Margo Rukun di Desa Kunti kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (12/12) dalam kunjungan kerja spesifik.
Direktur Jenderal PKH, Nasrullah mengajak peternak untuk mengembangkan korporasi. Ia menyebut, penerapan sistem pengembangan kawasan peternakan terpadu juga akan bisa memaksimalkan potensi lokal yang ada.
"Melalui pengembangan korporasi peternakan bisa menjadi langkah startegis meningkatkan nilai produksi dalam negeri dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar pihak dari hulu sampai ke hilir," jelas Nasrullah.
Ia menambahkan, pendampingan usaha peternakan juga perlu terus dilakukan dalam memberdayakan kelompok peternak. Misalnya seperti, optimalisasi produksi ternak, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program kemitraan atau skema kredit lain yang terjangkau oleh peternak.
"Sehingga dapat mengembangkan usaha pengolahan hasil ternak, usaha pakan dan akses pemasaran," imbuh Nasrullah.
Nasrullah mengatakan, pemenuhan ketersediaan pakan secara berkelanjutan dalam tingkatan konsep dan aplikasi perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan. Termasuk akademisi (penelitian lembaga, universitas), sektor bisnis (Industri peternakan), pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat.
Lantaran, perlu adanya formula dalam pengembangan pakan dari perguruan tinggi dengan berbagai riset untuk diformulasikan secara tersistem agar bisa menyelesaikan persoalan ternak yang ada.
Oleh karena itu, pada kegiatan kunjungan kerja Ditjen PKH Kementan bersama Komisi IV DPR RI juga dilakukan Penandatangan Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PKH Kementan dan Universitas Sebelas Maret (UNS).
Kerja sama ini dimaksudkan untuk mempererat koordinasi dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa korporasi serta kegiatan peternakan.
Dekan Faperta UNS, Samanhudi menyatakan, kesiapannya untuk mendampingi peternak yang berada di lima titik di Kabupaten Boyolali.
Ia mengaku, ini merupakan salah satu bentuk pendampingan kepada peternak dalam Penguatan Pakan Ternak melalui penerapan hasil riset pemberian pakan ternak yang tepat.
"Insya Allah dengan telah ditandatangani PKS ini, UNS dapat melakukan pendampingan pelaksanaan program pengembangan desa korporasi serta kegiatan di bidang peternakan," tuturnya. (RO/OL-09)
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
BALAI Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan (BP).
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved