Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak berniat untuk mengambil alih rumah dinas anggota DPR. Sekalipun rumah dinas tersebut merupakan barang milik negara.
"Saya ingin meluruskan, bukan Kemenkeu mau mengambil rumah dinas DPR. Tapi BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) sedang memikirkan. Ada atau tidak cara yang lebih baik, daripada anggota DPR disediakan rumah dinas," jelas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban dalam diskusi virtual, Jumat (20/8).
Rionald menambahkan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya dipanggil untuk berdiskusi dengan BURT DPR RI. Adapun hal yang didiskusikan mencakup tunjangan bagi anggota parlemen.
Baca juga: Hari Buruh, Puan Pastikan DPR Serap Aspirasi Pekerja
Setidaknya dari diskusi tersebut lahir pemikiran untuk mengembalikan rumah dinas. Dalam hal ini, jika anggota DPR lebih memilih tunjangan. "Jadi memang beberapa bulan lalu, kami dipanggil oleh BURT. Itu masih terus berproses diskusinya," tutur Rionald.
"Pada dasarnya, kami di DJKN merupakan hilir. Hulunya itu ada di DJA. Ini kaitannya dengan penyediaan tunjangan. Pilihannya, apakah disediakan rumah dinas, atau diganti dengan tunjangan. Itu masih berproses," imbuhnya.
Baca juga: Menkeu: Ada 5 Faktor agar RI Bisa Lolos dari Middle Income Trap
Namun, Rionald kembali menekankan bahwa keputusan belum disepakati. Serta, pihaknya masih akan melakukan pembahasan dengan BURT. Terkait opsi rumah dinas atau tunjangan, lanjut dia, juga masih akan dibahas.
"Seandainya terjadi perubahan pola, contoh mau disediakan kendaraan atau disediakan tunjangannya. Demikian juga nanti dengan rumah dinas. Kalau memilih tunjangan, rumah dinas itu dikembalikan DPR ke negara. Bukan Kementerian Keuangan mau mengambil," tandasnya.(OL-11)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Ciputra Group resmi menggelar acara Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap pertama untuk hunian CitraLake Villa.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perumahan kunci ketahanan kota hingga inklusi sosial.
Menurut Ara, rincian subsidi rumah ini akan diumumkan rinci pada waktunya.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertumbuhan pembangunan pada sektor properti seperti perumahan dan hotel di DKI Jakarta dan Tangerang Raya berdampak bagi warga Jawa Barat.
Kenapa Palaran? Karena Palaran akan menjadi akan menjadi kawasan yang menjanjikan di masa depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved