Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
ANGGOTA DPR RI Subardi menilai pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berjalan lancar jika akses pendanaannya lebih mudah. Persoalan akses modal masih dirasa rumit sehingga banyak pelaku usaha yang sulit maju.
Legislator dari Fraksi NasDem itu mendukung langkah Kementerian BUMN yang mengintegrasikan tiga entitasnya di bidang pendanaan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
“Saya mendukung pembentukan integrasi ultramikro agar pelaku usaha dapat meningkatkan modal usahanya,” kata Subardi saat sosialisasi Integrasi Ekosistem Ultramikro di Hotel kawasan Seturan, Sleman, Minggu (6/6).
Baca juga: Teknologi Digital Bantu Pelaku Usaha Lebih Mandiri
Sosialisasi itu dihadiri sekitar 200 pelaku usaha di Yogyakarta, Kepala Pegadaian Yogyakarta, Pimpinan PMN, dan Pimpinan BRI Wilayah DIY serta jajaran Kepala Dinas UMKM.
Di hadapan peserta, Subardi menekankan pentingnya aspek kemudahan dalam hal pinjaman.
“Misalnya soal pinjaman, pelaku usaha yang sebelumnya hanya bisa meminjam kisaran 1-2 juta, saya harap angkanya naik sampai 10-20 juta. Memang perlu keberpihakan agar pelaku usaha, terutama di Jogja, lebih produktif,” tambahnya.
Integrasi ekosistem ultramikro dari tiga BUMN saat ini sedang disiapkan payung hukumnya melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Ke depan, program ini menargetkan ekspansi pelaku ultra mikro. Jika sebelumnya ada persoalan dana karena profil risiko dipersepsikan tinggi, kini anggapan tersebut sudah tidak relevan lagi.
“Ini pemberdayaan yang nyata. Jangan lagi pelaku usaha mikro itu dipersulit aksesnya karena profil risikonya dinilai tinggi. Memang skema inilah yang diperlukan dan hanya bisa dilakukan oleh Negara, bukan lembaga swasta,” jelas Subardi.
Selaras dengan Subardi, Pimpinan BRI Wilayah DIY Erizal mengungkapkan program integrasi ultramikro sepenuhnya berpihak pada masyarakat yang terpuruk karena pandemi. Pihaknya menganjurkan para nasabah agar memanfaatkan program tersebut.
“Kami akan mempermudah layanan untuk masyarakat yang usahanya terkendala kondisi keuangan,” pungkasnya. (RO/OL-1)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved