Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Dipatok 5,8%

PEMERINTAH menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Angka itu masuk dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2022 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (20/5).

Dalam penyerahan dokumen KEM-PPKF tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, asumsi yang dibuat pemerintah itu berlandaskan dinamika dampak pandemi covid-19 yang terjadi saat ini. Menurutnya, pandemi masih akan membayangi dan memberikan ketidakpastian pada perekonomian Indonesia di 2022.

“Itu dengan mempertimbangkan berbagai dinamika, risiko ketidakpastian, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, serta dengan catatan bahwa covid-19 dapat terus dikendalikan dan fungsi intermediary perbankan dapat kembali pulih, didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang kondusif,” ujarnya.

Indikator ekonomi makro lain yang disampaikan ialah inflasi yang diperkirakan akan berada di kisaran 2% hingga 4%, tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun di kisaran 6,32% hingga 7,27%, nilai tukar rupiah di kisarnRp13.900 hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia di kisaran US$55 hingga US$65 per barel, lifting minyak bumi di kisaran 686 ribu hingga 726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi di kisaran 1.031 hingga 1.103 ribu barel setara minyak per hari.

Sedangkan pendapatan negara diperkirakan akan meningkat di kisaran 10,18% hingga 10,44% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara diperkirakan akan mencapai 14,69% hingga 15,30% terhadap PDB, keseimbangan primer di kisaran -2,31% hingga -2,65% terhadap PDB, defisit di kisaran -4,51% hingga -4,85% terhadap PDB, dan rasio utang diperkirakan tetap terkendali di kisaran 43,76% hingga 44,28% terhadap PDB.

Baca juga: Sri Mulyani: Pemerintah Teruskan Reformasi Perpajakan

Sejalan dengan hal itu, kata Sri Mulyani, pemerintah juga tetap optimis pengelolaan fiskal akan tetap sehat dan efektif sehingga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Itu tercermin dari indikator pembangunan yang digambarkan melalui tingkat pengangguran terbuka diturunkan di kisaran 5,5% hingga 6,2%.

Lalu angka kemiskinan diperkirakan dalam rentang 8,5% hingga 9%, gini rasio ditargetkan berkisar 0,376 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia ditargetkan meningkat di kisaran 73,44 hingga 73,48, Nilati Tukar Petani (NTP) ditargetkan di kisaran 102 hingga 104, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) ditargetkan di kisaran 102 hingga 105.

Target dan asumsi perekonomian serta pembangunan itu akan diupayakan pemerintah melalui fokus kebijakan anggaran untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi. Kendati demikian, itu tidak menghilangkan upaya perbaikan fundamental ekonomi yang selama ini digagas pengambil kebijakan.

“Indonesia masih memiliki masalah struktural yang harus diatasi, yaitu: kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas yang rendah, serta birokrasi, institusi dan regulasi yang tidak efisien, rumit dan belum bebas dari korupsi,” imbuh Sri Mulyani.

“Perbaikan kualitas SDM dan tenaga kerja harus terus-menerus menjadi bagian sentral dalam peningkatan produktivitas maupun daya saing Indonesia. Peningkatan kualitas SDM adalah suatu keharusan dalam memasuki era knowledge economy atau era industri 4.0,” sambungnya.

Baca juga: Menkeu: Kebijakan 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, beriringan dengan langkah tersebut, pemerintah juga akan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur nasional. Itu bertujuan untuk mengikis ketimpangan infrastruktur dan meingkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Dia bilang, berdasarkan G20 Surveillance Note yang disampaikan pada Virtual Meeting G-20 Leaders’ Summit, 21 November 2020 menunjukkan, 0,5% PDB untuk belanja infrastruktur berpotensi mendorong tambahan 1% pertumbuhan ekonomi per tahun dalam empat tahun berikutnya. Asesmen itu dinilai mempertegas realokasi belanja ke arah belanja produktif perlu terus dilanjutkan dan diperkuat.

“Belanja infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan dan procurement yang baik, transparan dan kompetitif, sehingga kualitas infrastruktur yang dibangun dan dampak multiplier-nya dapat maksimal,” terang Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga bilang, pemerintah akan tetap berupaya mengurangi iklim usaha yang kurang kondusif, birokrasi dan regulasi yang belum efisien, dan biaya tinggi yang kerap menjadi penghambat investasi di Tanah Air. Reformasi birokrasi berbasis kinerja dan efisiensi menurutnya harus dilakukan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Dengan berbagai langkah reformasi struktural tersebut, maka potensi pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dari level sekitar 5% menjadi level sekitar 6% per tahun. Komponen produktivitas pada tahun 2020 terkontraksi 5,0% akibat pandemi. Komponen produktivitas ini diharapkan dapat meningkat menjadi sekitar 2,4% per tahun rata-rata dalam lima tahun ke depan, atau lebih tinggi dari rata-rata sepuluh tahun sebelum pandemi yang sebesar 1,6%. Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan juga diharapkan juga akan meningkatkan kontribusi tenaga kerja dan modal/investasi terhadap pertumbuhan ekonomi,” pungkas Ani. (OL-4)