Industri Hulu Migas Tingkatkan Pendapatan dan Infrastruktur Daerah

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui efek berganda (multiplier effect) dari aktivitas operasionalnya. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada penerimaan negara, tetapi juga pada peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro menjelaskan kontribusi sektor hulu migas terhadap daerah tercermin dari sejumlah komponen utama, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) migas, serta skema Participating Interest (PI) sebesar 10% yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagai gambaran, pada 2023 Provinsi Riau menerima DBH migas sebesar Rp3,6 triliun dan PBB migas mencapai Rp3,9 triliun. Menurut Rinto, angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi sektor migas terhadap keuangan daerah.

Baca juga : Lindungi Aset Migas Besar, SKK Migas Andalkan Konsorsium Asuransi

“Sering muncul anggapan bahwa industri migas tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dilihat secara menyeluruh, dampak ekonominya sangat besar dan berlapis,” ujarnya dalam keterangan resmi. 

Selain kontribusi fiskal, aktivitas di wilayah kerja migas juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui belanja barang dan jasa, serta keterlibatan pelaku usaha daerah. Dampak lanjutan lainnya terlihat dari berkembangnya industri turunan, penyediaan energi untuk kebutuhan domestik seperti pembangkit listrik, hingga pembangunan fasilitas umum yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pengembangan masyarakat (PPM) juga menjadi bagian penting dalam memperkuat dampak sosial ekonomi tersebut. Rinto menegaskan bahwa efek berganda sektor hulu migas menjalar ke berbagai sektor, mulai dari tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Baca juga : Dorong Kepatuhan Pajak, Perusahaan Konsultan Ekspansi ke Sumatra Selatan

Dari sisi penerimaan negara, kontribusi sektor ini juga sangat signifikan. Data menunjukkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan nasional mencapai Rp24,01 triliun pada 2022, dengan PBB migas menyumbang Rp13,711 triliun atau lebih dari 50 persen dari total tersebut.

Namun demikian, Rinto mengingatkan bahwa besarnya penerimaan daerah tidak otomatis berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Efektivitasnya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dan membelanjakan dana tersebut.

Ia menilai, jika alokasi anggaran dilakukan secara tepat untuk pembangunan produktif, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih optimal.

Di tengah tren penurunan produksi migas, Rinto menegaskan sektor hulu migas tetap menjadi penopang penting perekonomian nasional dan daerah. Dengan pengelolaan yang baik, industri ini tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (E-3)