Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan reformasi struktural yang diupayakan pemerintah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas hingga 2025 mendatang.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan bisa meningkat dengan sumbangan reformasi struktural,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam rapat koordinasi secara virtual, Kamis (29/4).
Dia menekankan bahwa reformasi struktural meliputi lima kebijakan strategis, yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan transformasi ekonomi.
Baca juga: Prediksi ADB, Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5% pada 2021
Keberhasilan reformasi struktural akan menjadi pembeda trajektori pertumbuhan ekonomi. Serta, mengakselerasi pertumbuhan hingga di atas level 6%.
Menurut Bendahara Negara, tanpa reformasi struktural, kinerja ekonomi kembali pada pola business as usual (BAU) di kisaran 5%. Pun, dapat menciptakan productivity loss hingga Rp2.301 triliun sepanjang 2021-2025.
Lewat reformasi struktural yang tepat, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan mampu mencapai 5,8%. Adapun pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diperkirakan 5,3%.
Baca juga: Defisit Anggaran per Maret 2021 Capai Rp144,2 Triliun
“Transformasi struktural ini bisa mendukung atau menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Terutama pada faktor investasi dan ekspor,” pungkas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Dengan adanya reformasi struktura, pada 2022 konsumsi rumah tangga akan tumbuh 5,2% (yoy). Lalu, konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh 7,2% (yoy). Berikut, konsumsi pemerintah tumbuh 5,2% (yoy), investasi 6,6% (yoy), ekspor 6,8% (yoy) dan impor 6,1% (yoy).
“Akselerasi pertumbuhan investasi diharapkan mencapai di atas 7% (pada 2025), demikian juga ekspor. Ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 6%, tanpa harus membebani APBN,” tutup Ani.(OL-11)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved