KEMENTERIAN Keuangan mencatat defisit anggaran pada akhir Maret 2021 sebesar 0,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp144,2 triliun terhadap APBN 2021.
Defisit itu terjadi dari realisasi pendapatan negara yang tercatat Rp378,8 triliun, atau lebih rendah dari belanja negara, yakni Rp523 triliun.
“Defisitnya 0,82% dari PDB. Kalau dibandingkan bulan lalu sekitar 0,6% dari PDB. Ini semua dalam koridor yang bisa kita kontrol dan akan kita pantau terus," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/4).
"Sedangkan SiLPA Rp178,8 triliun, menunjukkan lebih rendah dari bulan lalu. Namun kecukupan kas sangat-sangat aman,” imbuhnya.
Baca juga: 2023, Defisit Anggaran Masih Sulit Kembali pada Level 3%
Lebih lanjut, dia merinci realisasi pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp228,1 triliun, atau 18,6% dari target APBN 2021, yakni Rp1.229,6 triliun. Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp62,3 triliun, atau 29% terhadap target Rp215 triliun.
Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp88,1 triliun, atau 29,5% dari target APBN sebesar Rp298,2 triliun. Kemudian, pendapatan yang berasal dari hibah tercatat Rp0,3 triliun, atau 31,4% dari target Rp0,9 triliun.
“Pendapatan negara terkumpul Rp378,8 triliun. Ini 0,6% lebih tinggi dari realisasi 31 Maret 2020. Sekali lagi, konteksnya Maret tahun lalu sudah ada covid-19. Namun, Januari-Ferbruari kita masih bekerja seperti biasa, tapi Maret sudah ada PSBB. Pendapatan tahun ini tumbuh 0,6%,” jelas Suahasil.
Baca juga: Menkeu Sayangkan Belanja Pemda yang Lamban
Untuk realisasi belanja negara tercatat Rp523 triliun, atau 19% dari alokasi APBN sebesar Rp2.750 triliun. Itu berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat yang tercatat Rp350,1 triliun, atau 17,9% dari pagu sebesar Rp1.954,5 triliun.
“Belanja negara ini lebih tinggi 15,6% dari tahun lalu sebesar Rp452,4 triliun. Komponennya dalam bentuk bansos, operasional, barang dan belanja K/L. Secara keseluruhan, belanja K/L sudah Rp201,6 triliun, atau 41,2% lebih tinggi dari 31 Maret 2020. Belanja non-K/L, termasuk subsidi dan lainnya, sudah Rp148 triliun atau lebih tinggi 9,9% dari tahun lalu,” terangnya.
Adapun Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKKD) mencapai Rp173 triliun, atau 21,7% dari pagu sebesar Rp795,5 triliun. “Dibandingkan tahun lalu, sudah tertransfer Rp174,5 triliun. Memang flat, lebih kecil 0,9%. Ini masalah geser hari, tanggal transfer. Dana Desa dilakukan percepatan, sehingga sudah ditransfer Rp10,6 triliun, dibanding tahun lalu Rp7,2 triliun,” tutup Suahasil.(OL-11)
