Kamis 08 April 2021, 15:22 WIB

2023, Defisit Anggaran Masih Sulit Kembali pada Level 3%

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
2023, Defisit Anggaran Masih Sulit Kembali pada Level 3%

Antara
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

 

RENCANA pemerintah untuk mengembalikan defisit anggaran pada level maksimal 3% di 2023 dinilai cukup sulit. Pasalnya, pemerintah harus tetap menggelontorkan stimulus fiskal yang berdampak pada kenaikan belanja dan seretnya pendapatan negara.

“Akan sulit defisit kembali di bawah 3% pada 2023. Messki begitu, stimulus harus tetap berjalan secara timely. Sifat stimulus yang timely, temporary dan targeted tetap mesti dijaga," ujar pengamat ekonomi sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Prasetyantoko dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (8/4).

"Tujuannya agar setidaknya ekonomi kita tetap bisa bergerak, meski berada di bawah tekanan. Memang kuncinya di sini adalah penanganan pandemi covid-19 itu sendiri,” imbuhnya.

Baca juga: Pesimisme Konsumen Picu Revisi Pertumbuhan Ekonomi RIccPrasetyantoko memandang pemerintah bisa menekan stimulus fiskal secara bertahap. Dengan catatan, berbagai indikator ekonomi menunjukkan tanda pemulihan yang kuat. Artinya, pemerintah harus memastikan kontribusi dari sektor konsumsi, investasi, belanja negara dan ekspor.

Seiring dengan hal itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi yang kokoh dan sehat. Pengambil kebijakan tidak hanya berorientasi pada pemulihan, namun juga memikirkan keberlangsungan ekonomi di masa mendatang.

“Pemulihan juga harus mempertimbangkan bagaimana transformasi ekonomi itu berjalan. Bagaimana ekonomi itu mengarah pada green economy, mengatasi ketimpangan dan tranformasi yang berkelanjutan,” terangnya.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad berpendapat pelebaran defisit anggaran mulai 2020 hingga 2022 tentu berdampak pada agregat total utang Indonesia. Hingga 2021, agregat utang nasional dikatakannya berpotensi menyentuh 40,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: OJK Segera Terbitkan Aturan Khusus Soal Bank Digital

Angka itu masih tergolong aman dan moderat, jika diukur dari ambang batas yang diberikan Dana Moneter Internasional (IMF), yakni 60% terhadap PDB. Akan tetapi, itu akan menjadi beban bagi perekonomian dan instrumen fiskal negara.

Apalagi, kebutuhan untuk utang mustahil dihentikan pada 2021. Sebab, pemerintah masih berupaya mendorong pemulihan ekonomi. Agregat utang harus menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, agar ekonomi nasional tidak terlalu tertekan saat proses pemulihan selesai.

“Ini perlu menjadi catatan seberapa besar total utang seluruhnya, baik yang dalam negeri maupun yang dimiliki swasta. Ini relatif besar sekali. Utang kita di 2021 maupun 2020, ini memang satu hal yang tidak terelakkan atau tidak mungkin dihindari,” pungkas Tauhid.(OL-11)

Baca Juga

MI/Dok Kemenag RI

Mastuki: Bahan Halal Mendesak Disiapkan

👤Siswantini Suryandari 🕔Senin 12 April 2021, 05:30 WIB
Untuk pemenuhan bahan halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mendorong perguruan tinggi melakukan riset dan...
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Krisis Listrik, PLN Batu Bara Harus Bisa Beri Solusi

👤Siswantini Suryandari 🕔Senin 12 April 2021, 05:00 WIB
Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) meminta kinerja PT PLN Batubara untuk memberikan contoh baik dalam memegang komitmen bisnis dengan mitra,...
thecornishfishmonger.co.uk

Kadin Dukung Lombok jadi Pusat Budidaya Lobster Nasional

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 12 April 2021, 01:00 WIB
Infrastruktur tambahan yang penting perlu dibangun agar proses budidaya ini bisa benar berhasil hingga siap diserap...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Modal Bikin Bank Baru kian Besar

 Di ketentuan RPOJK Bank Umum, bagi perbankan yang baru mau berdiri, diwajibkan memenuhi modal inti Rp10 triliun, termasuk untuk pendirian bank digital.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya