Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyayangkan eksesusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (pemda) yang cenderung lambat. Padahal, percepatan realisasi APBD dapat membantu masyarakat dan memulihkan ekonomi di masa pandemi covid-19.
“Ini sebetulnya ironis. Karena kita mengharapkan transfer APBN untuk segera dibelanjakan,” pungkas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/4).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pemerintah pusat telah mentransfer dana ke daerah sebesar Rp172,96 triliun. Anggaran itu bertujuan untuk memulihkan ekonomi daerah dan nasional. Tercatat belanja daerah baru mencapai Rp96,9 triliun. Namun pada saat yang sama, uang daerah yang disimpan di perbankan justru meningkat.
Baca juga: Menkeu Ingatkan Refocusing TKDD Bantu Pemulihan Ekonomi
“Simpanan pemerintah daerah malah justru naik sebesar 18,39 triliun, atau 11,22% dari Februari 2021,” imbuh Bendahara Negara.
Diketahui, uang pemda yang disimpan di perbankan pada Februari 2021 mencapai Rp163,95 triliun. Apabila dibandingkan dengan posisi simpanan daerah di perbankan pada Maret 2020, terjadi kenaikan 2,71%, atau sebesar Rp4,81 triliun.
“Ini sebenarnya kita harapkan pemerintah daerah harus bisa seperti pemerintah pusat. Untuk melakukan belanja yang lebih cepat, sehingga bsia segera memulihkan ekonomi Indonesia dan memberi manfaat kepada masyarakat,” pungkas Ani.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved