Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyayangkan eksesusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (pemda) yang cenderung lambat. Padahal, percepatan realisasi APBD dapat membantu masyarakat dan memulihkan ekonomi di masa pandemi covid-19.
“Ini sebetulnya ironis. Karena kita mengharapkan transfer APBN untuk segera dibelanjakan,” pungkas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/4).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pemerintah pusat telah mentransfer dana ke daerah sebesar Rp172,96 triliun. Anggaran itu bertujuan untuk memulihkan ekonomi daerah dan nasional. Tercatat belanja daerah baru mencapai Rp96,9 triliun. Namun pada saat yang sama, uang daerah yang disimpan di perbankan justru meningkat.
Baca juga: Menkeu Ingatkan Refocusing TKDD Bantu Pemulihan Ekonomi
“Simpanan pemerintah daerah malah justru naik sebesar 18,39 triliun, atau 11,22% dari Februari 2021,” imbuh Bendahara Negara.
Diketahui, uang pemda yang disimpan di perbankan pada Februari 2021 mencapai Rp163,95 triliun. Apabila dibandingkan dengan posisi simpanan daerah di perbankan pada Maret 2020, terjadi kenaikan 2,71%, atau sebesar Rp4,81 triliun.
“Ini sebenarnya kita harapkan pemerintah daerah harus bisa seperti pemerintah pusat. Untuk melakukan belanja yang lebih cepat, sehingga bsia segera memulihkan ekonomi Indonesia dan memberi manfaat kepada masyarakat,” pungkas Ani.(OL-11)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved