Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyayangkan eksesusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (pemda) yang cenderung lambat. Padahal, percepatan realisasi APBD dapat membantu masyarakat dan memulihkan ekonomi di masa pandemi covid-19.
“Ini sebetulnya ironis. Karena kita mengharapkan transfer APBN untuk segera dibelanjakan,” pungkas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/4).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pemerintah pusat telah mentransfer dana ke daerah sebesar Rp172,96 triliun. Anggaran itu bertujuan untuk memulihkan ekonomi daerah dan nasional. Tercatat belanja daerah baru mencapai Rp96,9 triliun. Namun pada saat yang sama, uang daerah yang disimpan di perbankan justru meningkat.
Baca juga: Menkeu Ingatkan Refocusing TKDD Bantu Pemulihan Ekonomi
“Simpanan pemerintah daerah malah justru naik sebesar 18,39 triliun, atau 11,22% dari Februari 2021,” imbuh Bendahara Negara.
Diketahui, uang pemda yang disimpan di perbankan pada Februari 2021 mencapai Rp163,95 triliun. Apabila dibandingkan dengan posisi simpanan daerah di perbankan pada Maret 2020, terjadi kenaikan 2,71%, atau sebesar Rp4,81 triliun.
“Ini sebenarnya kita harapkan pemerintah daerah harus bisa seperti pemerintah pusat. Untuk melakukan belanja yang lebih cepat, sehingga bsia segera memulihkan ekonomi Indonesia dan memberi manfaat kepada masyarakat,” pungkas Ani.(OL-11)
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Komitmen dalam membangun UMKM ini sejalan dengan misi besar perusahaan untuk memperkuat jaringan distribusi makanan yang kuat di seluruh Indonesia.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved