MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyayangkan eksesusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (pemda) yang cenderung lambat. Padahal, percepatan realisasi APBD dapat membantu masyarakat dan memulihkan ekonomi di masa pandemi covid-19.
“Ini sebetulnya ironis. Karena kita mengharapkan transfer APBN untuk segera dibelanjakan,” pungkas Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/4).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan pemerintah pusat telah mentransfer dana ke daerah sebesar Rp172,96 triliun. Anggaran itu bertujuan untuk memulihkan ekonomi daerah dan nasional. Tercatat belanja daerah baru mencapai Rp96,9 triliun. Namun pada saat yang sama, uang daerah yang disimpan di perbankan justru meningkat.
Baca juga: Menkeu Ingatkan Refocusing TKDD Bantu Pemulihan Ekonomi
“Simpanan pemerintah daerah malah justru naik sebesar 18,39 triliun, atau 11,22% dari Februari 2021,” imbuh Bendahara Negara.
Diketahui, uang pemda yang disimpan di perbankan pada Februari 2021 mencapai Rp163,95 triliun. Apabila dibandingkan dengan posisi simpanan daerah di perbankan pada Maret 2020, terjadi kenaikan 2,71%, atau sebesar Rp4,81 triliun.
“Ini sebenarnya kita harapkan pemerintah daerah harus bisa seperti pemerintah pusat. Untuk melakukan belanja yang lebih cepat, sehingga bsia segera memulihkan ekonomi Indonesia dan memberi manfaat kepada masyarakat,” pungkas Ani.(OL-11)
