Kamis 15 April 2021, 15:20 WIB

Menkeu Ingatkan Refocusing TKDD Bantu Pemulihan Ekonomi

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Menkeu Ingatkan Refocusing TKDD Bantu Pemulihan Ekonomi

Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya refocusing anggaran dalam pelaksanaan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Khususnya, untuk penanganan dampak pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa," papar Ani, sapaan akrabnya, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (15/4).

"Di dalam TKDD 2021 ini, kami meminta dilakukan refocusing. Karena memang covid-19 masih menjadi tantangan utama dan (untuk mendukung upaya) pemulihan ekonomi. Keseluruhan formula untuk DBH, DAU, DAK, bahkan Dana Desa, semuanya disesuaikan untuk penanganan covid-19,” imbuhnya.

Baca juga: Dorong Konsumsi Saat Ramadan, Pemerintah Kucurkan Rp25 Triliun

Dalam rangka refocusing TKKD, penggunaan DBH dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi. Penggunaan DAU ditetapkan paling sedikit 8% digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah dan mendukung kegiatan kelurahan.

Adapun DAK fisik digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya DAKfFisik. “Pokok kebijakan DAK visik ini untuk peningkatan penanganan covid-19 dan untuk program padat karya. Jadi, semua APBD memang ditujukan dalam rangka penanganan covid-19 dan untuk membantu masyarakat," pungkas Bendahara Negara.

Baca juga: Maret, Neraca Dagang Indonesia Surplus US$1,57 Miliar

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menjelaskan bahwa penanganan covid-19 juga melalui penyesuaian penggunaan DAK nonfisik kesehatan. Penggunaan DID diatur untuk perlindungan sosial, serta mengatur paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan, termasuk untuk penanganan pandemi covid-19, sarana prasarana kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan.

Kemudian, penggunaan Dana Desa bisa digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi desa melalui pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan. Berikut, earmarked 8% untuk kegiatan penanganan covid-19, seperti program aksi desa aman covid-19.

Penyesuaian dan refocusing TKDD diatur dalam PMK 17/2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan andemi Covid-19 dan Dampaknya. Melalui aturan tersebut, dia menekankan pemerintah daerah harus segera mempercepat eksekusi belanja APBD dan meningkatkan efisiensi kebijakan.(OL-11)

 

 

 

Baca Juga

Dok. Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN Gelar Sosialiasi PP Turunan UU Cipta Kerja Bidang Pengendalian Fungsi Tanah dan Ruang 

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Sabtu 16 Oktober 2021, 00:11 WIB
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) membawahi beberapa PP, yaitu PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang...
Dok. Kemendag

UKM Binaan ECP Kemendag Sukses Perluas Pasar Ekspor Furniture ke UEA 

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 23:52 WIB
CV Mebel Internasional merupakan peserta ECP untuk wilayah Jawa Tengah yang berhasil mendapatkan permintaan dari UEA dengan memanfaatkan...
Dok. Diamondland

Ikut Bantu Pencapaian Herd Immunity dan Pemulihan Ekonomi, Diamonland Gelar Vaksinasi Massal 

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 23:06 WIB
Kegiatan itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial dalam menyukseskan pencapaian herd immunity melalui vaksinasi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Risma Marah dan Gaya Kepemimpinan Lokal

ika melihat cara Risma marah di Gorontalo, hal itu tidak terlalu pas dengan norma, etika, dan kebiasaan di masyarakat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya