Kamis 15 April 2021, 15:20 WIB

Menkeu Ingatkan Refocusing TKDD Bantu Pemulihan Ekonomi

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Menkeu Ingatkan Refocusing TKDD Bantu Pemulihan Ekonomi

Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya refocusing anggaran dalam pelaksanaan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Khususnya, untuk penanganan dampak pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK nonfisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa," papar Ani, sapaan akrabnya, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (15/4).

"Di dalam TKDD 2021 ini, kami meminta dilakukan refocusing. Karena memang covid-19 masih menjadi tantangan utama dan (untuk mendukung upaya) pemulihan ekonomi. Keseluruhan formula untuk DBH, DAU, DAK, bahkan Dana Desa, semuanya disesuaikan untuk penanganan covid-19,” imbuhnya.

Baca juga: Dorong Konsumsi Saat Ramadan, Pemerintah Kucurkan Rp25 Triliun

Dalam rangka refocusing TKKD, penggunaan DBH dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi. Penggunaan DAU ditetapkan paling sedikit 8% digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah dan mendukung kegiatan kelurahan.

Adapun DAK fisik digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya DAKfFisik. “Pokok kebijakan DAK visik ini untuk peningkatan penanganan covid-19 dan untuk program padat karya. Jadi, semua APBD memang ditujukan dalam rangka penanganan covid-19 dan untuk membantu masyarakat," pungkas Bendahara Negara.

Baca juga: Maret, Neraca Dagang Indonesia Surplus US$1,57 Miliar

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menjelaskan bahwa penanganan covid-19 juga melalui penyesuaian penggunaan DAK nonfisik kesehatan. Penggunaan DID diatur untuk perlindungan sosial, serta mengatur paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan, termasuk untuk penanganan pandemi covid-19, sarana prasarana kesehatan dan digitalisasi pelayanan kesehatan.

Kemudian, penggunaan Dana Desa bisa digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi desa melalui pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan. Berikut, earmarked 8% untuk kegiatan penanganan covid-19, seperti program aksi desa aman covid-19.

Penyesuaian dan refocusing TKDD diatur dalam PMK 17/2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan andemi Covid-19 dan Dampaknya. Melalui aturan tersebut, dia menekankan pemerintah daerah harus segera mempercepat eksekusi belanja APBD dan meningkatkan efisiensi kebijakan.(OL-11)

 

 

 

Baca Juga

MI/VICKY GUSTIAWAN

Jadi Anggota Dewan FAO, RI Mainkan Peran Strategis Pangan Internasional

👤 M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 23 Juni 2021, 13:40 WIB
Indonesia sebagai Anggota Dewan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) periode 2021-2024 diharapkan mampu...
Antara/Reno Esnir

Kehawatiran Tappering Mereda, Indeks Cenderung Bertahan

👤Fetry Wuryasti 🕔Rabu 23 Juni 2021, 12:15 WIB
Pengenaan tarif pada pajak ekspor crude palm oil (CPO) menjadi perhatian para pelaku...
Dok.PSII

Pelita Samudera Shipping Tebar Dividen US$2,97 Juta

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 23 Juni 2021, 12:02 WIB
Ini adalah pembayaran dividen ke lima sejak perseroan mencatatkan saham di BEI pada Desember ...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya