Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMERINTAH menyiapkan anggaran hampir Rp25 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat pada periode Ramadan dan Lebaran. Anggaran itu dibagi dalam empat program, yakni bantuan sosial sembako Ramadan, akselerasi perlindungan sosial, Hari Belanja Nasional dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan untuk bansos sembako, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membeli beras milik Perum Bulog.
"Suplai beras tersebut akan dibagikan secara gratis kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga akan memperoleh 10 kg beras," ujar Airlangga seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (7/4).
Baca juga: Pemerintah Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif di 2021
Adapun program kedua ialah percepatan pemberian manfaat perlindungan sosial. Seperti, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Untuk program tersebut, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp14,12 triliun.
Selanjutnya yang ketiga, pemerintah akan mendorong pelaku usaha restoran dan kafe untuk menguatkan bisnis lewat pinjaman KUR. Melalui program khusus ini, pelaku usaha di sektor tersebut akan memperoleh bunga ringan, yakni hanya 3%.
"Pemerintah sudah menyiapkan Rp8,15 triliun untuk subsidi bunga KUR ini," jelas Airlangga.
Baca juga: Sambut Ramadan, PLN Siapkan Diskon Tambah Daya
Lalu, program terakhir adalah Hari Belanja Nasional. Program yang dihelat pada H-10 dan H-5 Idul Fitri itu dilaksanakan secara daring melalui platform marketplace. Adapun program tersebut menyasar produk dalam negeri.
"Untuk program ini, pemerintah akan menyubsidi ongkos kirim. Kami sudah siapkan dana Rp500 miliar," ungkapnya.
Selain empat program tersebut, ada satu kebijakan lain yang juga disiapkan untuk mendorong daya beli masyarakat, namun tidak mengandalkan APBN, yakni pembayaran THR. Pemerintah pun meminta pihak swasta untuk membayarkan hak para karyawan tepat waktu.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved