Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menyiapkan anggaran hampir Rp25 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat pada periode Ramadan dan Lebaran. Anggaran itu dibagi dalam empat program, yakni bantuan sosial sembako Ramadan, akselerasi perlindungan sosial, Hari Belanja Nasional dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan untuk bansos sembako, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membeli beras milik Perum Bulog.
"Suplai beras tersebut akan dibagikan secara gratis kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga akan memperoleh 10 kg beras," ujar Airlangga seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (7/4).
Baca juga: Pemerintah Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif di 2021
Adapun program kedua ialah percepatan pemberian manfaat perlindungan sosial. Seperti, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Untuk program tersebut, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp14,12 triliun.
Selanjutnya yang ketiga, pemerintah akan mendorong pelaku usaha restoran dan kafe untuk menguatkan bisnis lewat pinjaman KUR. Melalui program khusus ini, pelaku usaha di sektor tersebut akan memperoleh bunga ringan, yakni hanya 3%.
"Pemerintah sudah menyiapkan Rp8,15 triliun untuk subsidi bunga KUR ini," jelas Airlangga.
Baca juga: Sambut Ramadan, PLN Siapkan Diskon Tambah Daya
Lalu, program terakhir adalah Hari Belanja Nasional. Program yang dihelat pada H-10 dan H-5 Idul Fitri itu dilaksanakan secara daring melalui platform marketplace. Adapun program tersebut menyasar produk dalam negeri.
"Untuk program ini, pemerintah akan menyubsidi ongkos kirim. Kami sudah siapkan dana Rp500 miliar," ungkapnya.
Selain empat program tersebut, ada satu kebijakan lain yang juga disiapkan untuk mendorong daya beli masyarakat, namun tidak mengandalkan APBN, yakni pembayaran THR. Pemerintah pun meminta pihak swasta untuk membayarkan hak para karyawan tepat waktu.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved