Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menyiapkan anggaran hampir Rp25 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat pada periode Ramadan dan Lebaran. Anggaran itu dibagi dalam empat program, yakni bantuan sosial sembako Ramadan, akselerasi perlindungan sosial, Hari Belanja Nasional dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan untuk bansos sembako, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membeli beras milik Perum Bulog.
"Suplai beras tersebut akan dibagikan secara gratis kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap keluarga akan memperoleh 10 kg beras," ujar Airlangga seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (7/4).
Baca juga: Pemerintah Yakin Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif di 2021
Adapun program kedua ialah percepatan pemberian manfaat perlindungan sosial. Seperti, Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai. Untuk program tersebut, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp14,12 triliun.
Selanjutnya yang ketiga, pemerintah akan mendorong pelaku usaha restoran dan kafe untuk menguatkan bisnis lewat pinjaman KUR. Melalui program khusus ini, pelaku usaha di sektor tersebut akan memperoleh bunga ringan, yakni hanya 3%.
"Pemerintah sudah menyiapkan Rp8,15 triliun untuk subsidi bunga KUR ini," jelas Airlangga.
Baca juga: Sambut Ramadan, PLN Siapkan Diskon Tambah Daya
Lalu, program terakhir adalah Hari Belanja Nasional. Program yang dihelat pada H-10 dan H-5 Idul Fitri itu dilaksanakan secara daring melalui platform marketplace. Adapun program tersebut menyasar produk dalam negeri.
"Untuk program ini, pemerintah akan menyubsidi ongkos kirim. Kami sudah siapkan dana Rp500 miliar," ungkapnya.
Selain empat program tersebut, ada satu kebijakan lain yang juga disiapkan untuk mendorong daya beli masyarakat, namun tidak mengandalkan APBN, yakni pembayaran THR. Pemerintah pun meminta pihak swasta untuk membayarkan hak para karyawan tepat waktu.(OL-11)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved