Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mendukung program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) terus berlanjut. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar penerapannya dapat tercapai sesuai harapan.
"Pada dasarnya saya sangat mendukung BPUM ini untuk terus dilanjutkan. Namun yang sudah terjadi tentu ada monitoring evaluasinya dari Kementerian Koperasi dan UMKM," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (6/4).
Nevi menambahkan, pada masa berikutnya harus dipastikan agar penyaluran BPUM 2021 ini bisa tepat dan akurat kepada masyarakat yang berhak menerima. Dia juga sangat menekankan pada evaluasi program BPUM untuk 1 juta pelaku usaha kecil dan mikro senilai Rp2,4 triliun agar ada perbaikan yang signifikan demi efisiensi dan efektivitas dari penyaluran dana negara dalam membantu masyarakat.
Baca Juga: Puan Dukung Peningkatan Rasio Kredit untuk UMKM
Pada 2021 ini, dikatakan ada penambahan anggaran Rp11,76 triliun dengan besaran bantuan langsung Rp1,2 juta, serta BPUM ini ditargetkan untuk 9,8 juta penerima pelaku usaha mikro yang belum menerima pada 2020.
"Saya mendukung bahwa calon penerima BPUM tahun 2021 diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah kabupaten/kota. Sedangkan penyalurannya melalui Bank BUMN, Bank BUMD dan Kantor Pos yang ditentukan Kuasa Pengguna Anggaran. Yang penting Kemenkop terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar program ini berjalan dengan lancar," kata Nevi.
Nevi juga mengingatkan perlunya integrasi data UMKM agar bisa mempermudah penyaluran bantuan serta pemberdayaan pada masa yang akan datang.
Basis Data UMKM, lanjutnya, merupakan salah satu amanat dalam Undang Undang Cipta Kerja sehingga terintegrasinya data yang dibutuhkan bisa membuat eksekusi berbagai program pemerintah terkait UMKM agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya pembiayaan bagi koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) tahun ini masih akan dilanjutkan oleh pemerintah.
“Pertama, bagi usaha mikro yang ‘unbankable’, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Insya Allah segera akan digulirkan oleh Presiden,” ujar Teten.
Kedua, PEN bagi kelompok usaha yang sudah 'bankable' dan telah mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) berupa fasilitas subsidi bunga KUR dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
“Pemerintah terus mematangkan alternatif pembiayaan untuk UMKM dan Koperasi yang murah, mudah, dan cepat agar UMKM cepat naik kelas,” tuturnya.
Teten mengakui, pandemi memberikan dampak sangat besar bagi UMKM. Menurut data Siap Bersama UKM, dampak pandemi terhadap UMKM yaitu kesulitan pemasaran 22,9%, distribusi terhambat 20,01%, kesulitan permodalan 19,39% dan bahan baku 18,87%.
“Sebesar 98% UMKM mengalami penurunan penjualan serta 50,5% UMKM mengurangi karyawannya,” pungkas Teten mengutip data SMRC tahun 2020. (Des/OL-10)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Persetujuan telah diberikan untuk penerbitan kredit plastik untuk Inoctcle berdasarkan verifikasi daur ulang 84.000 metrik ton limbah plastik
Kejagung juga akan menelusuri aliran dana yang diajukan sebagai modal kerja, namun, diselewengkan.
PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyambut baik wacana permodalan Koperasi Desa Merah Putih melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurutnya, perbankan juga perlu menyesuaikan struktur biaya dana, termasuk dana pihak ketiga dan bunga kredit, agar penyaluran kredit semakin efektif.
Bank Indonesia mencatat, sebanyak 38,1 juta UMKM telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk menerima pembayaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved