Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR Puan Maharani berharap pemerintah bisa mewujudkan peningkatan rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perbankan menjadi di atas 30% dari total kredit.
Peningkatan rasio kredit perbankan bisa menjadi salah satu solusi keberlangsungan hidup banyak UMKM di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang.
"Keinginan pemerintah agar kredit perbankan yang diberikan untuk pelaku UMKM mencapai 30% mesti segera bisa direalisasikan. Otoritas terkait, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga pemerintah mesti bisa bergerak cepat merumuskan kebijakan untuk merealisasikannya," tuturnya, Selasa (6/4).
Semakin terbukanya akses perbankan dengan bunga yang lebih rendah dan proses yang mudah bagi pelaku UMKM bisa menjadi salah satu solusi keberlangsungan hidup UMKM di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19.
"Menjaga keberlangsungan hidup UMKM pada gilirannya akan menyelamatkan perekonomian Indonesia seperti yang pernah dibuktikan pada krisis ekonomi 1998 dulu"
Menurutnya keinginan meningkatkan rasio kredit UMKM sudah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Senin (5/4). Pemerintah diminta untuk bisa menyalurkan lebih dari 30% kredit bagi pelaku UMKM pada 2024.
Sejauh ini rasio kredit perbankan untuk UMKM berada di level 18-20%. Angka ini jauh di bawah rasio pembiayaan bank terhadap UMKM di Singapura (39%), Malaysia (50%), Thailand (51%), Jepang (66%), hingga Korea Selatan (82%).
"Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik tahun lalu, 69% pelaku UMKM butuh bantuan modal karena sektor ini merupakan salah satu korban paling terdampak pandemi Covid-19," imbuhnya.
Puan menegaskan dibutuhkan intervensi yang sinergis dari pemegang otoritas untuk menyelamatkan UMKM. Selain memberikan bunga yang lebih rendah dan proses yang lebih mudah, semua stakeholder juga harus merumuskan program untuk membimbing pelaku UMKM sehingga dapat menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dan layak menjadi debitur perbankan. (Sru/OL-09).
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
Kerja sama ini diwujudkan melalui kunjungan program Social Innovation Mission di Indonesia.
MOMENTUM libur Idulfitri 1447 H menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
100 mahasiswa lintas program studi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Cikarang bakal diterjunkan ke 38 desa pada pertengahan 2026 untuk mengikuti program BSI Explore 2026.
Ibu Irma, nasabah PNM Mekaar di Ciparay, membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk produktif.
Program revitalisasi sekolah tak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga menyerap 238 ribu tenaga kerja dan menggerakkan 58 ribu UMKM di daerah.
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved