Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PUSAT Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) meminta bank pelaksana penyalur dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) semakin gencar menyosialisasikan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep) dalam pemasaran produk mereka.
Menurut Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin, hal itu bertujuan memetakan data riil kebutuhan rumah masyarakat.
"Bank pelaksana dalam melakukan promosi harus menyertakan untuk memublikasikan Sikasep. Agar semua masyarakat mengetahui Sikasep dan Sikasep dapat mencerminkan data riil di lapangan seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap rumah sehingga data backlog adalah riil dan terlihat jelas," ujar Arief dalam keterangan resminya, kemarin.
Arief menyampaikan peningkatan target yang ditetapkan pemerintah untuk 2021 sebesar 157.500 unit mengharuskan semua bank pelaksana bekerja ekstra lebih keras jika dibandingkan dengan 2020.
Selain itu, Arief menegaskan kepada bank pelaksana yang akan bekerja sama pada 2021, mereka harus lebih memperhatikan kualitas rumah dan ketepatan sasaran dari penyaluran dana FLPP.
Sebelumnya, alokasi anggaran FLPP 2021 mencapai Rp19,1 trilun untuk 157.500 unit rumah. Alokasi anggaran itu sebesar Rp16,62 triliun bersumber dari APBN murni dan Rp2,5 triliun dari dana bergulir. Angka itu meningkat dari FLPP 2020 sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 rumah.
Guna mempercepat proses di bidang penyediaan hunian, salah satunya dalam hal sertifikat laik fungsi (SLF), PPDPP juga mengembangkan Sistem Pemantauan Konstruksi atau Sipetruk. Sistem itu ditargetkan akan rilis pada akhir 2020.
"Aplikasi kita cuma satu, yaitu Sikasep yang di dalamnya banyak fitur. Seperti Sikumbang yang kami sediakan bagi para pengembang untuk menyediakan data huniannya, sedangkan dalam hal pengawasan kualitas kami gunakan Sipetruk. Semua aplikasi itu terintegrasi dalam Sikasep. Jadi, ibaratkan Sikasep itu adalah rumah yang di dalamnya banyak fasilitas penunjang," kata Arief dalam kesempatan berbeda beberapa waktu lalu. (Ifa/S-3)
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman dan berkelanjutan.
Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,87 juta unit. Beberapa sumber lain bahkan menyebutkan angka hingga 10,9 juta atau 15 juta unit,
Perpanjangan insentif PPN memberikan ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat untuk merencanakan kepemilikan rumah
Emiten properti PT Winner Nusantara Jaya Tbk (WINR) mengumumkan langkah strategis untuk memperkuat pangsa pasar di kawasan Jabodetabek
Peluncuran rumah contoh menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung wujud hunian yang ditawarkan.
Cushman & Wakefield memprediksi bahwa sektor properti akan mengalami penguatan yang berkelanjutan pada 2026. Sinar Mas Land menghadirkan program National Sales bertajuk Royal Key.
Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia menyebutkan akses terhadap infrastruktur transportasi massal menjadi pendorong kenaikan harga dan minat beli properti residensial.
Kemenangan CitraLand City CPI di level Asia Pacific Region menempatkan proyek ini sejajar dengan pengembangan properti kelas dunia dari negara-negara maju.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved