Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan skema berbagi beban atau burden sharing bersama dengan pemerintah telah mencapai Rp322,35 triliun per 3 November 2020.
Rinciannya, pembelian SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar tercatat telah mencapai Rp69,8 triliun. Mekanisme pembelian itu berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 16 April 2020.
Sementara itu, Realisasi pembelian SBN dengan skema kedua burden sharing untuk pendanaan public goods telah mencapai Rp252,5 triliun. Pembelian SBN ini dilakukan dengan mekanisme pembelian secara langsung sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan per tanggal 7 Juli 2020.
"Sehingga keseluruhan pembelian SBN berdasarkan SKB I dan II menjadi Rp322,35 triliun," ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11).
Pembelian SBN berdasarkan SKB pertama dan kedua tersebut merupakan bentuk dari sinergi fiskal dan moneter dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Sebagaimana sudah disepakati, termasuk dengan Komisi XI waktu itu, untuk burden sharing ini ada dua hal yaitu public goods dan non public goods. Untuk public goods semua pembelian SBN secara langsung dan beban semua di BI dengan total yang kita sepakati itu Rp397 triliun yang sudah terealisasi Rp322,35 triliun. Untuk non public goods, BI sebagian menanggung beban, yang sudah diterbitkan non public goods ini Rp95,2 triliun khususnya ini untuk UMKM," pungkas Perry. (E-1)
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
KETERTARIKAN masyarakat kepada industri aset kripto dinilai semakin tinggi. Ini berarti tiap pedagang aset kripto teregulasi sangat penting untuk memastikan transaksi berjalan dengan aman.
Di sisi lain, jumlah pelaku yang terdaftar juga melonjak tajam dari 16 menjadi 113 pengguna dalam waktu kurang dari dua tahun.
Rendahnya angka penetrasi menunjukkan terbatasnya peran asuransi dalam menopang stabilitas ekonomi.
PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) ambil bagian dalam kegiatan Fintech Lending Days (FLD) 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia di Kota Sorong.
Sampai dengan periode Maret 2025, LKM yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 245 LKM dengan nilai keseluruhan aset LKM mencapai Rp1,609 triliun.
Sejumlah lembaga internasional telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global lantaran ketidakpastian dan gejolak geopolitik dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved