Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan skema berbagi beban atau burden sharing bersama dengan pemerintah telah mencapai Rp322,35 triliun per 3 November 2020.
Rinciannya, pembelian SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar tercatat telah mencapai Rp69,8 triliun. Mekanisme pembelian itu berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada 16 April 2020.
Sementara itu, Realisasi pembelian SBN dengan skema kedua burden sharing untuk pendanaan public goods telah mencapai Rp252,5 triliun. Pembelian SBN ini dilakukan dengan mekanisme pembelian secara langsung sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan per tanggal 7 Juli 2020.
"Sehingga keseluruhan pembelian SBN berdasarkan SKB I dan II menjadi Rp322,35 triliun," ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11).
Pembelian SBN berdasarkan SKB pertama dan kedua tersebut merupakan bentuk dari sinergi fiskal dan moneter dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Sebagaimana sudah disepakati, termasuk dengan Komisi XI waktu itu, untuk burden sharing ini ada dua hal yaitu public goods dan non public goods. Untuk public goods semua pembelian SBN secara langsung dan beban semua di BI dengan total yang kita sepakati itu Rp397 triliun yang sudah terealisasi Rp322,35 triliun. Untuk non public goods, BI sebagian menanggung beban, yang sudah diterbitkan non public goods ini Rp95,2 triliun khususnya ini untuk UMKM," pungkas Perry. (E-1)
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kunjungan OJK dan Bareskrim ke kantor perusahaan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
Penggeledahan tersebut dilakukan oleh OJK dengan pendampingan dari Bareskrim Polri karena PT MA diduga terlibat dalam kasus pasar modal.
OJK menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan manipulasi IPO saham BEBS, transaksi semu, dan insider trading yang terjadi pada 2020-2022.
Mengapa KSEI buka data pemilik saham 1%? Simak hubungan kebijakan ini dengan ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI ke Frontier Market.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru free float 15% di sini.
KSEI dan BEI resmi buka data pemilik saham di atas 1% mulai 3 Maret 2026. Cek jadwal, cara akses, dan aturan baru OJK di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved