Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
RENCANA pembubaran 14 perusahaan pelat merah diapresiasi anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI Subardi.
Anggota DPR RI Dapil DIY itu mengungkapkan restrukturisasi BUMN akan fokus menjaga performanya. Baik BUMN yang mengemban misi penugasan dari negara untuk melayani publik, BUMN yang murni untuk kepentingan bisnis negara, dan BUMN perpaduan antara penugasan dengan bisnis.
"Restrukturisasi perlu dipercepat agar BUMN lebih ramping dan bisa berlari lebih cepat. Di banyak negara maju, jumlah BUMN hanya hitungan
jari. Meski pengaturannya berbeda dengan Indonesia, perampingan lembaga perlu dilakukan untuk fokus pada core business-nya," ujar Subardi dalam sebuah diskusi di Subardi Center, Jumat (2/10) malam.
Baca juga: 12,4 Juta Pekerja Nikmati Subsidi Upah
Core business atau misi utama pada perusahaan BUMN, ujarnya, sering kali berjalan tidak efektif, yang salah satu pemicunya karena kebiasaan perusahaan plat merah memiliki anak cucu hingga cicit perusahaan.
"Belum lagi soal salah urus perusahaan. Biasanya ditutupi dengan suntikan anggaran yang ujung-ujungnya justru membebani (anggaran) negara. Ini penyakit kronis, salah urus korporasi sering terjadi karena jumlah BUMN terlalu gemuk," tegasnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap rencana restrukturisasi BUMN disampaikan dalam diskusi virtual pada Senin (28/9) lalu. Ada 14 perusahaan yang akan dibubarkan, di antaranya PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).
Subardi selaku anggota Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN mengapresiasi langkah itu.
Dalam rapat-rapat di Komisi VI, saya selalu mendorong langkah Kementrian BUMN untuk membubarkan, melikuidasi, atau merestrukturisasi perusahaannya," tandas Ketua DPW NasDem DIY itu.
Sejak kepemimpinan Erick Thohir, Kementerian BUMN telah merestrukturisasi 35 BUMN. Kini jumlah perusahaan negara tersisa 107 dari sebelumnya 147. Subardi juga mengingatkan perlunya perampingan dengan cara pembagian klaster.
"Ke depan, strategi perampingan juga perlu dengan mempercepat pembagian klaster BUMN. Misalnya, klaster energi, klaster Pangan, klaster farmasi, klaster keuangan, klaster telekomunikasi, dan klaster perhubungan. Ini penting untuk mendukung performa korporasi," pungkasnya. (OL-1)
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved