Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta Kementerian Koperasi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) membantu penguatan permodalan sektor Usaha Mikro Kecil (UMK).
Wapres berharap UKM, salah satunya yang berada di lingkungan pesantren, dapat menjadi pusat keuangan dan pusat ekonomi riil masyarakat di sekitarnya.
“Selain bansos (bantuan sosial), yang saya dorong itu bagaimana [penguatan] Kementerian Koperasi dengan lembaganya namanya LPDB, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir. Ini kita perkuat supaya mereka membantu membiayai lembaga di pesantren-pesantren itu. Ini kita ingin kembangkan,” kata Wapres dalam keterangan pers, Jumat (4/9).
Baca juga: Mengentaskan Rentan Pangan di Kabupaten Lebak
Ma’ruf menjelaskan, bentuk konkret penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan dengan penyederhanaan prosedur dalam pengajuan permodalan. Misalnya, dengan membangkitkan peran koperasi di daerah-daerah dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro dengan basis syariah.
“Selain Bank Wakaf Mikro, BMT, juga koperasi syariah akan terus dikembangkan. Lembaga keuangan syariah tersebut akan memberikan bantuan permodalan, dimana sebelumnya pinjaman diperoleh melalui bank, ke depan dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah dengan persyaratan dan tahapan yang lebih mudah dan singkat,” paparnya.
Di sisi lain, Wapres menilai diperlukan juga penguatan pada para pelaku usaha dan usaha yang dijalankannya. Sebab, permodalan dan usaha dapat diibaratkan seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan karena berjalan secara bersamaan.
“Bisnisnya ini harus dikembangkan, ditumbuhkan. Karena kalau lembaga-lembaga itu kan istilahnya itu bisnya, sedangkan penumpangnya adalah pengusaha-pengusaha ini, pebisnis-pebisnis ini. Karena itu pebisnis yang berbasis syariah harus ditumbuhkan. Sebab tidak mungkin semua berjalan tanpa bisnisnya,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Wapres mengingatkan pentingnya peningkatan zakat dan sedekah kepada masyarakat yang berhak. Pasalnya, dampak ekonomi pandemi Covid-19 ini juga sangat dirasakan oleh masyarakat dengan ekonomi lemah atau yang dikenal dengan sebutan kaum duafa.
“Bantuan masyarakat berupa sedekah dari berbagai kalangan, baik perorangan maupun organisasi ini memang juga di dalam suasana pandemi ini sangat [penting]. Sedekah yang paling utama itu ketika dibutuhkan. Nah, pada saat ini memang masyarakat sangat membutuhkan sedekah itu, dan itu saya kira yang paling besar pahalanya, dan untuk meringankan mereka yang mengalami kemiskinan. Baik miskin lama maupun miskin baru,” pungkas Wapres.
Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso menyampaikan, LDII siap berkontribusi dalam membangkitkan Indonesia dari dampak pandemi covid-19.
Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan LDII meliputi 8 program prioritas, di antaranya wawasan kebangsaan, pendidikan, kesehatan dan herbal, pertanian, pangan, energi terbarukan, teknologi digital dan ekonomi syariah.
Untuk itu, organisasi yang dipimpinnya telah melakukan banyak kerja sama dengan pihak-pihak terkait sebagai upaya menyukseskan 8 program prioritas tersebut.
“Pandemi covid-19 merupakan tantangan sangat besar bagi pemerintah, hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi LDII juga turut bertanggung jawab agar permasalahan bangsa ini segera terselesaikan dan Indonesia menjadi negara maju," tegasnya.
Chriswanto juga berharap kerja sama ini nantinya akan membawa persatuan di Negara Indonesia.
“Harapan kami dengan kerja sama ini tidak hanya pemberdayaan yang kita lakukan, akan tetapi juga sekaligus dalam rangka menjalin Ukhwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim), Ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan sesama tanah air), Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan karena kemanusiaan) di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandasnya. (OL-1)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1).
Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke IKN Kalimantan Timur meninjau fasilitas pendidikan dan pasar, masyarakat antusiasi berfoto dengan Gibran di IKN
Kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini disambut hangat oleh warga, para pelancong, hingga pengemudi ojek daring (online) yang berada di area stasiun.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved