Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara membekuk salah seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kota Ternate. ASN ini dibekuk karena memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu.
Peyidik BNNP Maluku Utara Ipda Mudzakir Syahdzuan, kepada wartawan di Kantor BNNP di Jalan Tugu Makugawene, Kalumata puncak, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, mengatakan ASN berinisial JS, 38, yang bertugas di bagian Umum Pemkot Ternate itu dibekuk oleh Tim BNNP. JS dibekuk di Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara sedang membawa satu paket sabu.
"Tersangka kita bekuk di Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate pada tanggal 28 Juli lalu, dengan menguasai narkotika jenis sabu atau (Methamphetamine) seberat 0,8 gram yang disembunyikan dalam saku celananya," ungkap Ipda Muzakir kepada wartawan, Kamis (27/8).
Baca Juga: ASN Penabrak Pesepeda Positif Konsumsi Sabu
Selain JS, BNNP Malut juga membekuk salah seorang kurir narkoba di lingkungan Perumahan PNS Provinsi Maluku Utara, di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, pada 20 Agustus lalu, bernama
Thamrin Andres, 41.
"Tersangka Thamrin diamankan dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3,16 gram yang disembunyikan dalam lipatan jahitan celana jeans biru yang digunakan oleh tersangka," ujar Ipda Mudzakir.
Ipda Mudzakir melanjutkan, kedua tersangka yang dibekuk itu salah satunya merupakan resedivis yakni Thamrin Andres, dengan kasus yang sama yang bebas dari lembaga pemasyarakatan pada 2016.
Baca Juga: Jadi Pengedar Sabu, 2 Oknum Polisi dan 1 ASN di NTT Ditangkap
Sementara itu, Kabag Umum BNNP Malut Fatahillah Syukur mengatakan, penangkapan tersangka penyalahgunaan narkotika ini merupakan komitmen lembaga yang dipimpin Heru Winarko, meski saat ini Indonesia Khususnya Maluku Utara dilanda wabah Covid-19.
"Meski kita dilanda wabah virus korona, semangat BNNP tidak pernah surut untuk terus melakukan peyelidikan dan penyidikan kasus tidak pidana narkotika," tegas Fatahillah.
Atas perbuatan mereka, dua pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis sabu atau pasal 127 ayat 1 huruf a UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 9 tahun. (HI/OL-10)
Pemerintah diminta berhati-hati dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Sebab, rentan ditunggangi oleh oknum aparat penegak hukum tidak bertanggung jawab.
Penegasan ini disampaikan Listyo saat membahas pengawasan bagi mantan pengguna narkoba yang bebas dengan upaya keadilan restoratif atau restorative justice.
Polisi menemukan kandungan narkotika pada jasad wanita berinisial YY (46) yang mayatnya ditemukan membusuk tanpa busana dalam kamar mandi
Manajemen Kloud Sky Dining & Lounge di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, memberikan klarifikasi terkait penggerebekan oleh Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu.
BNN memperingatkan masuknya narkoba jenis NPS di Indonesia.
Poengky mendorong tindakan tegas kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved