Dukung Papua Maju, Bea Cukai Rangkul Pemerintah Daerah Papua

UNTUK mendukung program Papua Maju, Bea Cukai merangkul Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Bea Cukai Jayapura menggelar silaturahim dengan Pemerintah Provinsi Papua.

“Jalan-jalan ke Pasar Hamadi, naik perahu sampai laju. Kami siap bekerja dengan sepenuh hati, untuk mendukung Papua maju!” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Jayapura, Albert Simorangkir menandakan komitmen jajarannya untuk mendukung kemajuan Papua.

Salah satu cara yang tempuh Bea Cukai Jayapura adalah dengan menjalin tali silaturahim dan meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, seperti yang terlaksana pada Jumat (5/6) lalu melalui rapat koordinasi dengan Jajaran Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

“Koordinasi kali ini membahas tentang peranan Bea Cukai Jayapura dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Provinsi Papua melalui ekspor hasil Laut Papua. Termasuk di dalamnya persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 yang rencananya akan diselenggarakan tahun 2021, setelah mendapat penundaan karena dampak Covid-19,” jelas Albert.

Albert menambahkan, Bea Cukai Jayapura adalah perwakilan dari pemerintah pusat yang pelaksanaan tugasnya juga mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam memajukan masyarakat di Provinsi Papua.

Menanggapi Albert, Sekda Provinsi Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa siap mendukung Bea Cukai Jayapura dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Kami siap membantu Bea Cukai Jayapura apabila suatu saat nanti membutuhkan bantuan kita, jangan sampai susah sendiri karena disini kita adalah keluarga yang sama sama bekerja untuk memajukan Papua," ujar Ridwan yang dalam rapat tersebut didampingi Kepala Bappeda, Kepala BPPKLN, serta para Kepala Biro dan Dinas di Jajaran Pemerintah Provinsi Papua.

Di akhir rapat, Albert berharap dengan pelaksanaan koordinasi ini akan meningkatkan komunikasi dan sinergi Bea Cukai Jayapura dengan pemerintah daerah sehingga dapat membantu terlaksananya kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian dan pendapatan daerah maupun di sektor lainnya. (OL-09)