Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan tidak ada perbedaan data ketersediaan pangan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan data yang dimiliki Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut disampaikan Mentan SYL saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI melalui video conference di Agriculture War Room, Kementan, Jakafta, Senin (4/5).
"Yang pasti data itu sudah divalidasi. Data yang Bapak Presiden pegang dan Mentan punya itu sama. Data itu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS)," kata SYL.
Pada kesempatan itu, Mentan SYL juga menegaskan bahwa beberapa provinsi yang mengalami defisit pangan yang disampaikan Presiden sewaktu Rapat Kabinet justru dilaporkan Kementan.
"Pesan dan semangat yang ditangkap dari apa yang disampaikan Bapak Presiden terkait propinsi yang mengalami defisit pangan adalah semacam warning bagi semua pihak yang terlibat dalam distribusi dan transportasi," ujarnya.
Presiden Jokowi, menurut SYL, dalam rapat tersebut menginstruksikan semua pihak untuk membantu agar tidak ada sumbatan distribusi dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Sebelumnya, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, BPS, Kadarmanto, mengatakan bahwa data tersebut merupakan data bulanan BPS, yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan.
"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama pada kebutuhan atau konsumsinya. BPS sendiri hanya menghitung surplus defisit produksi saja. Yaitu total Produksi dikurangi total konsumsi/kebutuhan," jelas Kadarmanto.
Data stok dan perkiraan bahan pokok yang diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan bahwa beberapa bahan pokok pangan periode April sampai Juni 2020 masih cukup dan aman.
Untuk beras, neraca hingga Juni diperkirakan sebanyak 6,4 juta ton, jagung sebanyak 1,01 juta ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, dan minyak goreng sebanyak 5,7 juta ton.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI yang berasal dari Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin mengatakan dalam Raker bahwa positioning dan fungsi Kementan yang bertanggung jawad pada sektor produksi hulu harus didukung.
“Selama ini, permasalahan harga, penyerapan selalu dialamatkan kepada petani. Semoga ke depan, ada sinergi antara Kementan, Bulog dan Kemendag,” ungkap Akmal.
Mentan SYL mengungkapkan bahwa Kementan terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan khususnya pada 11 komoditas bahan pokok. (OL-09)
Berdasarkan data proyeksi neraca pangan nasional, komoditas cabai rawit diproyeksikan mengalami surplus sebesar 54 ribu ton pada Februari 2026.
Kenaikan harga cabai rawit merah dipicu berkurangnya pasokan dari Kabupaten Kepahiang, sementara harga beras premium Rp16.000/kg dan beras medium Rp13.750/kg.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved