Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan tidak ada perbedaan data ketersediaan pangan antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan data yang dimiliki Presiden Joko Widodo.
Hal tersebut disampaikan Mentan SYL saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI melalui video conference di Agriculture War Room, Kementan, Jakafta, Senin (4/5).
"Yang pasti data itu sudah divalidasi. Data yang Bapak Presiden pegang dan Mentan punya itu sama. Data itu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS)," kata SYL.
Pada kesempatan itu, Mentan SYL juga menegaskan bahwa beberapa provinsi yang mengalami defisit pangan yang disampaikan Presiden sewaktu Rapat Kabinet justru dilaporkan Kementan.
"Pesan dan semangat yang ditangkap dari apa yang disampaikan Bapak Presiden terkait propinsi yang mengalami defisit pangan adalah semacam warning bagi semua pihak yang terlibat dalam distribusi dan transportasi," ujarnya.
Presiden Jokowi, menurut SYL, dalam rapat tersebut menginstruksikan semua pihak untuk membantu agar tidak ada sumbatan distribusi dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Sebelumnya, Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, BPS, Kadarmanto, mengatakan bahwa data tersebut merupakan data bulanan BPS, yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan.
"Untuk menghitung surplus-defisit memang sangat dipengaruhi beberapa hal terutama pada kebutuhan atau konsumsinya. BPS sendiri hanya menghitung surplus defisit produksi saja. Yaitu total Produksi dikurangi total konsumsi/kebutuhan," jelas Kadarmanto.
Data stok dan perkiraan bahan pokok yang diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan bahwa beberapa bahan pokok pangan periode April sampai Juni 2020 masih cukup dan aman.
Untuk beras, neraca hingga Juni diperkirakan sebanyak 6,4 juta ton, jagung sebanyak 1,01 juta ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, dan minyak goreng sebanyak 5,7 juta ton.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI yang berasal dari Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin mengatakan dalam Raker bahwa positioning dan fungsi Kementan yang bertanggung jawad pada sektor produksi hulu harus didukung.
“Selama ini, permasalahan harga, penyerapan selalu dialamatkan kepada petani. Semoga ke depan, ada sinergi antara Kementan, Bulog dan Kemendag,” ungkap Akmal.
Mentan SYL mengungkapkan bahwa Kementan terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan khususnya pada 11 komoditas bahan pokok. (OL-09)
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memastikan stok dan harga sapi hidup di tingkat produsen tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) hingga Lebaran tahun depan.
Kementan juga mendiseminasi naskah kebijakan berjudul “Regenerasi Petani untuk Percepatan Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan.
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga sapi hidup di tingkat peternak tetap terkendali menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) akan merehabilitasi 436,99 hektare lahan cabai di Sumatra Utara (Sumut) yang terdampak bencana banjir dan longsor.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved