Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus dilanjutkan guna mereduksi risiko yang mungkin ditimbulkan akibat serangan virus korona.
Tiap otoritas diinstruksikan memastikan seluruh perangkat di bawahnya bisa berjalan dengan baik. Mereka juga diinstruksikan untuk memantau sistem keuangan dan melakukan mitigasi secara komprehensif dan sedetail mungkin.
Khusus kepada BI, Presiden meminta agar pelemahan nilai tukar rupiah diperhatikan. Apalagi sejak pertengahan Februari hingga saat ini nilai tukar rupiah terus bergerak melemah dan menembus level 16.000 per dolar AS.
“Saya minta BI fokus terus menjaga stabilitas nilai rupiah, menjaga infl asi agar terkendali dan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah di dalam negeri,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, kemarin.
Dicatat Ya, Ada Rp62,3 Triliun Dapat Direlokasi Hadapi Covid--19
Di bidang perbankan, Presiden meminta OJK fokus pada stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan dan keringanan kepada kelompok UMKM yang terdampak laju penyebaran covid-19. Dengan begitu, produksi diharapkan bisa berjalan seperti biasa dan pelaku usaha tidak perlu melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan.
“Saya kira kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan sangat bagus dan saya minta kebijakan stimulus ini bisa dievaluasi secara periodik untuk melihat kebutuhan-kebutuhan di lapangan,” tegas Presiden.
Suntik Rp300 triliun
Dalam telekonferensi seusai rapat terbatas, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya telah mengucurkan dana sekitar Rp300 triliun sepanjang tahun ini dalam intervensi pasar guna menguatkan nilai tukar rupiah dari tekanan dolar AS.
“Kami terus melakukan injeksi likuidtas, baik rupiah maupun valas. Untuk injeksi likuditas kami laporkan tahun ini sudah injeksi rupiah hampir Rp300 triliun,” kata Perry.
Injeksi likuiditas itu antara lain dengan pembelian SBN di pasar sekunder mencapai Rp163 triliun, yang telah dilepas investor asing. Kemudian, BI mengubah giro wajib minimum (GWM) rupiah atau batas pencadangan kas bank mencapai Rp51 triliun sejak awal tahun.
Selain itu, BI melonggarkan lagi GWM rupiah dengan tambahan likuiditas mencapai Rp23 triliun dan GWM valas dengan nilai suntikan dana US$3,2 miliar.
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meminta para investor pasar modal tidak perlu khawatir berlebihan dengan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) beberapa waktu terakhir.
“Jadi semua saham listing di Indonesia melalui pasar modal ini fundamennya bagus. Ini hanya sentimen negatif,” kata Wimboh.
Kemarin, IHSG ditutup menguat 89,52 poin atau 2,18% ke posisi 4.194,94. Analis Binaartha Sekuritas M Nafan Aji Gusta Utama mengatakan penyebab menguatnya IHSG ialah karena para pelaku pasar sangat mengapresiasi peran pemerintah dalam rangka menanggulangi wabah covid-19 di Tanah Air. Bahkan, pemesanan obat Avigan dan Chloroquine oleh pemerintah akan dilaksanakan secara besar-besaran.
“Pelaku pasar juga mengapresiasi langkah BI menurunkan tingkat suku bunga acuan 25 bps guna mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Nafan. (Iam/Hld/Mir/E-1)
OJK sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.06/2026 tanggal 20 Januari 2026 mencabut izin usaha PT Varia Intra Finance (PT VIF).
OJK menyelesaikan penyidikan perkara tindak pidana sektor jasa keuangan yang dilakukan dua pengurus PT Investree Radhika Jaya (PT IRJ).
Dana yang dikembalikan berasal dari hasil pemblokiran dan penelusuran aliran dana kejahatan digital yang sebelumnya dilaporkan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025.
OJK menemukan delapan pelanggaran serius dalam pemeriksaan terhadap penyelenggara pindar Dana Syariah Indonesia (DSI).
Untuk mendukung ekosistem ini, ICEx menerima pendanaan kolektif sebesar Rp1 Triliun (US$70 juta) dari berbagai pemegang saham strategis.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved