Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan tetap bersyukur dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat 5,02% sepanjang 2019 meskipun melambat jika dibandingkan dengan 2018 yang mencapai 5,17%.
Di tengah perlambatan ekonomi global akibat perang dagang dan ketegangan geopolitik, menurut Jokowi, hasil itu tidaklah buruk.
"Mari kita bandingkan dengan negara-negara lain, terutama di G-20. Pertumbuhan kita masih nomor dua terbesar. Patut kita syukuri pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Ia pun mengapresiasi berbagai kebijakan yang dilakukan seluruh instansi terkait ikut menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil dan tidak terperosok.
"Komunikasi antara otoritas moneter, yakni Bank Indonesia dan pemerintah, sangat baik. Kebijakan moneter BI sangat pruden, kebijakan perbankan OJK sangat pruden, itu sangat baik. Kebijakan fiskal kita juga sangat pruden. Hati-hati, itu juga sangat penting," tuturnya.
Presiden menegaskan pihak-pihak internasional tetap optimistis pada situasi ekonomi Indonesia walaupun kondisi dunia saat ini masih belum menentu. Seperti Japan Credit Rating, baru-baru ini mereka menaikkan sovereign credit rating Indonesia ke level BBB+ dengan outlook stable. "Artinya apa, kepercayaan dari internasional kepada kita lebih baik. Optimisme ini yang harus kita sampaikan."
Ekonom senior Mari Elka Pangestu mengatakan, meski mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi 2019 yang masih terjaga di level 5% dinilai sebagai capaian yang positif.
Mari, yang belum lama ini ditunjuk menjadi Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Bank Dunia, itu mengatakan di tengah faktor eksternal yang tidak pasti, ekonomi Indonesia memiliki resiliensi yang tinggi.
"Kita harus bersyukur. Dalam ketidakpastian ini, kita bisa stabil 5% jika dibandingkan dengan negara lain. Kita lebih baik," ujarnya di sela-sela Mandiri Investment Forum 2020, kemarin.

Sumber: countryeconomy.com/BPS/NRC
Di acara yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tantangan ekonomi pada 2020 akan berlanjut. Hal ini seiring dengan pelemahan ekonomi global yang terjadi pada 2019 dan menekan beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dia menyebutkan bahwa pelemahan ekonomi global disebabkan kurangnya amunisi dalam menggenjot sektor ekonomi. Hal ini juga didukung dengan tekanan politik yang juga membuat perkembangan ekonomi global menjadi ikut tertekan.
"Banyak negara kehabisan amunisi dan kekurangan strategi menghadapi pelemahan ekonomi global ini berkontribusi pada volatility pasar global," ungkapnya. (Pra/Des/Mir/X-10)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang dinilai berupaya melemahkan Indonesia dan menghambat langkah bangsa.
INDEF nilai Ramadan dan Idul Fitri 2026 bisa dorong ekonomi kuartal I-II lewat sektor pangan, transportasi, dan logistik, didukung stimulus pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved