Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hasan Fawzi menyambut baik instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pembersihan saham-saham gorengan di pasar modal Indonesia. Menurutnya, BEI sebagai otoritas di pasar modal Indonesia berusaha menjaga spirit dalam melindungi investor, terutama para pemegang saham minoritas.
"Perlindungan kepada investor minoritas terus menjadi filosofi seluruh ketentuan pengaturan baik di tingkat pasar modal, di aturan OJK, maupun aturan pelaksanaannya," ujar Hasan saat ditemui seusai acara pembukaan perdagangan di BEI, Jakarta, Kamis (2/1).
Baca juga: Ini 3 Langkah OJK Tingkatkan Investor Pasar Modal
BEI, lanjutnya, juga menjaga bursa dari praktik manipulasi pasar. Dalam hal ini adalah kewajaran dalam bertransaksi termasuk penciptaan harga yang benar-benar murni.
"Kami di bursa punya direktorat khusus untuk pengawasan transaksi. Demikian juga otoritas kita di OJK punya deputi komisioner departemen dan direktur yang khusus mengawasi transaksi," jelas Hasan.
Tujuannya untuk menghilangkan praktik yang menciptakan harga tidak wajar melalui kemungkinan manipulasi harga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab" imbuhnya.
Selama 3 hingga 4 bulan ke belakang, kata Hasan, BEI, OJK, juga Kemenkeu telah menindak tegas para manipulator laporan keuangan.
"Terutama (manipulasi) oleh perusahaan publik yang bisa menyebabkan misleading kebijakan dan strategi dari investor, terutama yang minoritas yang tidak mengetahui informasi," ungkapnya.
"Pesan presiden akan jadi pegangan kami untuk terus menjaga secara preventif agar praktek ini tidak terjadi," pungkas Hasan.
Baca juga: Hindari Sengatan Listrik, PLN Pulihkan Listrik Jika Surut 100%
Sebelumnya, Jokowi mengimbau BEI dan OJK untuk membersihkan praktik saham gorengan di pasar modal Indonesia. Menurut Jokowi, praktik manipulasi pasar dan transaksi keuangan yang menjurus pada kecurangan (fraud) harus ditindak tegas.
"Kepercayaan yang begitu besar dari berbagai pihak harus kita jaga. Saya berpesan dan mendukung agar otoritas bursa, OJK dan BEI, segera membersihkan bursa dari praktik-praktik jual beli saham yang tidak benar," ujar Jokowi. (OL-6)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu dengan petinggi perusahaan global di Amerika Serikat, Jumat (20/2) waktu setempat. Dalam pertemuan itu Indonesia memperkuat sistem investasi
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan dari 12 perusahaan investasi terbesar dunia dalam upaya memperkuat kemitraan strategis, dalam pertemuan yang berlangsung di Washington DC.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
Kesepakatan besar ini diresmikan dalam ajang US-Indonesia Business Summit 2026 yang berlangsung di Washington D.C., Rabu (18/2) waktu setempat.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif saat berbicara di hadapan para pelaku usaha Amerika Serikat.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved