Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berharap sektor keuangan dan perbankan di Indonesia lebih berkontribusi untuk beberapa agenda utama pemerintah. Agenda-agenda tersebut antara lain sektor infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.
"Jadi ada agenda utama pemerintah, berikan back up ke sana! Meskipun kita juga mencari dana-dana dari luar agar ikut berpartisipasi baik lewat investasi maupun lewat kontribusi yang lain," ujar Presiden Jokowi ketika memberikan pidato pada acara Indonesia Banking Expo (IBEX) 2019 di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/11).
Baca juga: Presiden Minta Perbankan Turun ke Pelosok Daerah
Dalam mencari dana-dana dari luar, investasi harus diberikan kepada pihak swasta.
"Sudah bolak-balik juga saya sampaikan, secara khusus kepada Kepala BKPM, kalau ada investasi berikan yang pertama pada swasta. Kalau swasta tidak siap karena mungkin internal rate of returnnya masih rendah, berikan kepada BUMN karena bisa disuntik PMN, kalau BUMN gak mau, diambil alih oleh pemerintah lewat APBN," imbuh presiden.
Cara-cara tersebut, menurutnya, akan terus dikembangkan oleh pemerintah.
"Tapi back up dari sektor keuangan, dari perbankan, sangat penting untuk berjalannya agenda-agenda utama negara kita. Jadi tolong ini diprioritaskan," pungkasnya.(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Bank Mandiri menilai perpanjangan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan dapat memperkuat likuiditas perbankan.
Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, program loyalitas menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan dana pihak ketiga.
Meningkatnya ancaman kejahatan daring seperti phishing, social engineering, dan serangan siber lainnya mendorong perusahaan perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanannya.
Inflasi Januari 2026 naik ke 3,55%. Bank Indonesia menahan BI Rate di 4,75% jelang Ramadan dan Idulfitri, seiring tekanan musiman dan nilai tukar rupiah.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved