Ekonomi Digital Jadi Pendorong Inklusi Keuangan Indonesia

GUBERNUR Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, optimistis perkembangan ekonomi digital dapat mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

"Hadirnya inovasi-inovasi digital di bidang ekonomi dapat mempercepat inklusi keuangan dan ekonomi kita yang saat ini baru mencapai 51%," kata Perry saat membuka acara Indonesia Fintech Forum di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9).

Dirinya meyakini, target inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah sebesar 75% pada 2019 dapat tercapai dengan melibatkan UMKM dalam ekonomi digital.

"(Sebanyak) 60 juta UMKM yang belum tersentuh perbankan bisa didobrak melalui e-commerce dan fintech. Itulah yang medukung pertumbuhan perekonomian Indonesia," ucapnya.

Untuk memanfaatkan ekonomi digital, mendorong inklusi dan menciptakan stabilitas ekonomi, Perry menyatakan yang menjadi kunci ialah sinergi antarlembaga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan regulasi serta ekosistem yang memberikan efek positif.

"Perlu sinergi. Antarregulator, perbankan lembaga keuangan, fintech, dan ecomerce untuk mengatur, megembangkan ekosisitem yang saling menumbuhkan untuk kemajuan kita bersama," tutupnya.

Baca juga: Layanan Berbasis Digital, Pengurusan Hak Tanggungan Semakin Cepat

Untuk diketahui, hingga 2016 ekonomi digital berkontribusi sekitar 22% terhadap perekonomian global. Sementara, di Asia Tenggara, kontribusi ekonomi digital terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) juga semakin meninggi, yaitu 2,8% di 2018 menjadi 8% di 2025.

Tidak jauh berbeda, perekonomian digital di Indonesia juga berkembang pesat, seperti tercermin dari jumlah pengguna ponsel pintar (smartphone) dan internet yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Pada 2018, pengguna smartphone sudah mencapai 133% dari populasi, dan pengguna internet sudah mencapai 56% dari populasi.

“Hal ini menunjang perkembangan dari ekonomi digital di nusantara ini. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan meningkat pesat pada 2025 di mana nilai pasarnya akan mencapai US$100 miliar,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (A-4)