Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mendorong pemerintah daerah yang memiliki APBD besar seperti DKI Jakarta memberikan insentif kepada masyarakat yang ingin membeli kendaraan mobil listrik.
“Pembeli, kalau harganya terlalu mahal, siapa yang mau juga, sehingga kami mendorong, terutama Gubernur DKI yang APBD-nya gede, bisa memberi insentif. Saya kira ini bisa dimulai,” kata Presiden Jokowi seusai meresmikan Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta, kemarin.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berada di samping Jokowi kemudian menimpali. Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah memberi insentif bagi pemilik mobil listrik dengan membebaskan mereka melintas di kawasan ganjil-genap.
Presiden kemudian mengatakan kebijakan bebas dari ganjil-genap bisa menjadi insentif bagi pemilik mobil listrik. Namun, Jokowi mengatakan ada insentif lain yang bisa diberikan, seperti parkir gratis untuk mobil listrik.
“Bisa saja untuk kota-kota yang APBD besar atau bisa saja subsidi. Ada negara-negara yang memberi subsidi sekian dolar untuk membeli mobil listrik, dan dimulai seperti di Jakarta, busnya, mendorong taksi-taksinya,” jelas Jokowi.
Pada kesempatan itu Jokowi juga menyampaikan telah menandata-ngani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Mobil Listrik, Senin (5/8).
Baca juga: Presiden Resmi Teken Perpres Mobil Listrik
Melalu perpres itu, Jokowi mengatakan pemerintah ingin mendorong industri otomotif dengan membangun industri mobil listrik di Indonesia.
“Kami ingin mendorong agar industri otomotif mau segera me-rancang, mempersiapkan untuk, ya membangun industri mobil listrik di Indonesia,” ujarnya.
Jokowi mengatakan, untuk industri mobil listrik tak mungkin dilakukan hanya dalam waktu satu atau dua tahun. Pengembangan industri mobil listrik juga perlu melihat pasar ke depan.
“Kita harapkan nanti dengan bahan-bahan baterai di Indonesia mungkin harganya bisa ditekan lebih murah, akan berseliweran di kota-kota di Indonesia,” tukas Presiden Jokowi.
Fransiscus Soerjopranoto, Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM), mengatakan Toyota berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan kendaraan listrik yang sesuai kondisi di Indonesia. Saat ini, Toyota pun telah memperkenalkan beberapa jenis kendaraan listik pada bebe-rapa produksi kendaraan terbaru. (Mal/Try/Zhi/Pra/Iam/X-10)
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved