Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
PERWAKILAN Pengusaha Pekerja ProJokowi (KerJo) Rosan Roeslani menyatakan diperlukan waktu sedikitnya dua hari untuk menjabarkan seluruh pencapaian pemerintahan Jokowi, karena jumlah pencapaiannya sangat banyak.
"Saya sengaja tidak menjabarkan keberhasilan pak Jokowi malam ini, karena butuh dua hari dua malam untuk menjabarkan," kata Rosan dalam acara deklarasi 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Amin, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3) malam.
Rosan yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan keberhasilan yang telah dicapai Jokowi sangat banyak. Oleh karenanya, para pengusaha ingin memastikan Jokowi kembali melanjutkan kepemimpinannya.
Namun, dia mengatakan deklarasi pengusaha tidak akan ada artinya jika para pengusaha tudak datang ke tempat pemungutan suara pada 17 April 2019, dan mencoblos Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Oleh karena itu tidak hanya keluarga kita, tapi kita harus memastikan karyawan kita masuk ke TPS dan mencoblos 01," kata Rosan.
Dalam deklarasinya para pengusaha menyatakan kepemimpinan Presiden Jokowi penting untuk dilanjutkan untuk menjaga stabilitas spolitik dan kesinambungan kebijakan ekonomi-politik Indonesia lima tahun ke depan.
Baca juga: Jokowi Unggul Kepribadian dan Kemampuan, Prabowo Tegas dan Wibawa
Presiden Jokowi diyakini telah memperlihatkan sikapnya sebagai pemimpin yang demokratis, tidak otoriter, dan bersedia mendengarkan aspirasi dunia usaha.
Presiden Jokowi beserta keluarga dinilai telah memberikan suri tauladan tidak terlibat praktik KKN, sehingga dapat diandalkan untuk mengembangkan iklim usaha yang kompetitif, tidak monopolistik serta tidak nepotis.
Presiden Jokowi selama ini dinilai terbukti teguh menjaga ideologi Pancasila dari semakin menyebarnya ancaman ideologi ekstrem yang anti keberagaman.
Presiden Jokowi dinilai telah menunjukkan ketegasan dan keberaniannya dalam mengambil berbagai kebijakan yang tidak populer tapi strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Dalam kesempatan itu, Pengusaha Pekerja ProJokowi menyerahkan sebuah helm proyek berwarna putih bertuliskan KerJo, sebagai simbol dukungan pengusaha dan pekerja bagi Jokowi.
Helm itu kemudian langsung dikenakan Jokowi saat berpidato. Pemilihan Umum Presiden 2019 diikuti dua pasangan capres, no urut 01
Jokowi-Ma'ruf dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved