Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Presiden Joko Widodo tidak punya kesepakatan atau "deal" tertentu dengan Freeport. Hal itu disampaikan Luhut menanggapi isu soal pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Executive Chairman Freeport McMoRan James Robert Moffett.
Baca juga: Soal Pertemuan Bos Freeport, TKN: Sudirman Said Berbohong
"Presiden itu tidak pernah ada 'deal' macam-macam. 'Deal'-nya dia selalu dalam koridor kepentingan nasional," katanya dalam Lecture Series on Indonesia's Maritime Diplomacy: The Current Challenges di CSIS Jakarta, Jumat (22/2).
Menurut Luhut, Jokowi memang pernah beberapa kali bertemu Moffet. Namun, ia menilai pertemuan itu bersifat biasa dan tak perlu dipermasalahkan. "Bertemu Presiden kan sering juga. Saya juga sering bertemu Moffet. Tidak ada masalah," katanya.
Isu mengenai pertemuan Jokowi dengan Moffet disampaikan oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman Said yang menyebutkan bahwa ada pertemuan khusus dengan Freeport dengan Presiden Jokowi untuk berunding membicarakan perpanjangan kontrak Freeport. Menurut penyampaian Sudirman Said terdapat draft kontrak yang kurang lebih isinya adalah perpanjangan Freeport yang poin-poinnya banyak merugikan pihak Indonesia. (Ant/OL-6)
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PERSOALAN rembesan gula rafinasi yang berlangsung menahun tidak bisa dianggap sebagai angin lalu
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved