Headline

Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.

Fokus

Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.

Zaken Kabinet

14/4/2014 00:00
KABINET tak diragukan menjadi entitas yang menjalankan berbagai kebijakan negara demi mencapai kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu, komposisi kabinet menjadi komponen penting bernegara agar tujuan menghadirkan kesejahteraan dan kedaulatan rakyat itu tercapai. Komposisi selaras akan memudahkan presiden sebagai konduktor menciptakan orkestra kabinet yang bergerak seirama demi mencapai tujuan mulia tersebut.

Kita menginginkan komposisi kabinet ahli atau profesional atau yang lazim disebutzaken kabinet dalam pemerintahan mendatang. Kabinet ahli lebih banyak ditempati para ahli atau para profesional, bukan para politikus.

Pembentukan kabinet tentu saja berawal dari koalisi.  Untuk membangun kabinet ahli, koalisi tidak boleh melibatkan terlalu banyak parpol.

Koalisi gendut hanya menghasilkan kabinet politikus, bukan kabinet ahli. Bila yang kelak terbentuk ialah kabinet politikus,  jelas sekali koalisi lebih bertujuan bagi-bagi jatah jabatan menteri.

Kita harus mengambil pelajaran dari komposisi kabinet di dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena koalisi terlalu gemuk, terlalu banyak orang parpol duduk di kursi kabinet.

Yang terjadi ialah para menteri dari parpol cenderung membawa kepentingan parpol mereka ma­sing-masing. Sangat sulit meminta menteri politikus menanggalkan kepentingan parpol dan mengganti­nya dengan kepentingan rakyat.

Untuk memenuhi kepentingan parpol, sejumlah kementerian yang diduduki orang parpol dalam Kabinet Indonesia Bersatu II terlibat atau terindikasi melakukan korupsi. Yang paling gamblang ialah korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Karena mereka mengagendakan kepentingan masing-masing, kita sering mendengar kabar banyak perbedaan pendapat tajam di antara para menteri, baik antara satu menteri politikus dan menteri politikus lainnya maupun antara menteri politikus dan menteri ahli. Tidak mengherankan bila banyak kebijakan yang tak jalan atau geraknya tersendat. Kalau sudah begini, yang menjadi korban pasti rakyat.

Belum lagi ketika pemilu menjelang. Banyak menteri asal parpol mencalonkan diri menjadi anggota legislatif atau menjadi juru kampanye parpol mereka. Mereka biasanya lebih peduli pada kepentingan politik dan abai pada tugas negara.

Bahkan ada menteri politikus yang berkampanye dengan mendompleng proyek negara. Mereka meresmikan proyek negara di masa kampanye sembari mengatakan, baik tersirat maupun tersurat, bahwa itu proyek parpol mereka.

Kondisi kabinet yang belum bisa dikatakan ideal itu semakin runyam karena ketidaksigapan sang dirigen. Kian sempurnalah kekacauan yang terjadi dalam kabinet politikus.

Oleh karena itu, berulang kali kita mengingatkan melalui forum ini agar parpol-parpol yang belakangan ini hingga menjelang pemilu presiden Juli nanti rajin saling lobi untuk membangun koalisi ramping.

Koalisi ramping akan meminimalkan jumlah menteri politikus dan memaksimalkan menteri ahli dan profesional dalam kabinet. Bila kabinet mendatang ialah kabinet ahli, rakyat boleh berharap negara ini akan setara dengan negara lain yang lebih dulu maju dan sejahtera.


Berita Lainnya
  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.

  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.

  • Investasi Enggan Melesat

    07/7/2025 05:00

    PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai waswas melihat prospek pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2028-2029.

  • Di Laut, Kita Dikepung Petaka

    05/7/2025 05:00

    LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara.

  • Jangan Menyerah Lawan Kekejian Israel

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN kekejian Israel adalah membicarakan kekejian tanpa ujung dan tanpa batas.

  • Musim Potong Hukuman Koruptor

    03/7/2025 05:00

    SINDIRAN bahwa negeri ini penyayang koruptor kian menemukan pembenaran. Pekik perang terhadap korupsi yang cuma basa-basi amat sulit diingkari.

  • Menjerat Penjaja Keadilan

    02/7/2025 05:00

    ADA angin segar dalam penegakan hukum terhadap koruptor.

  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.