Palu Godam dari Tragedi Angeline

KEMATIAN tragis Angeline memang pantas membuat marah. Tewasnya gadis cilik berusia delapan tahun itu menambah panjang catatan perilaku kekerasan terhadap anak di negeri ini. Padahal, makin banyak anak yang menjadi korban berarti makin lemah pula masa depan suatu bangsa. Alih-alih memiliki generasi yang siap maju, kita mungkin telah kehilangan bibit unggul atau malah menciptakan generasi yang penuh luka.

Kasus Angeline juga sebenarnya menunjukkan betapa lemahnya kepekaan dan sistem sosial perlindungan terhadap anak. Padahal tanpa bicara, Angeline sebenarnya sudah banyak 'menjeritkan' penderitaan. Setidaknya telah satu tahun penampilannya lusuh dan berbau kotoran hewan. Luka-luka di tubuhnya sudah diketahui guru dan orangtua murid.

Bahkan, penghuni kos di rumah orangtua angkatnya pun kerap mendengar sang ibu angkat memarahinya di malam hari. Akan tetapi, seluruh kejanggalan itu nyatanya belum mampu mengirimkan penyelamat untuk Angeline. Pihak sekolah tidak berbuat lebih jauh meski komunikasi dengan sang ibu angkat tidak membawa hasil.  Lebih ironis lagi, ketika para tetangga pun hanya menyimpan keheranan di dalam hati.

Memang, sejauh ini polisi baru menetapkan satu tersangka yang merupakan karyawan baru di rumah Angeline. Namun, jika saja kepekaan sosial di sekitarnya lebih kuat dan proaktif, bukan tidak mungkin Angeline bisa keluar dari situasi yang memang tidak memberikan perlindungan padanya. Angeline yang tidak terurus ibarat domba yang hidup di luar pagar. Ia pun menjadi mangsa yang empuk bagi mereka yang bejat.

Dari sini pula maka sudah sepantasnya polisi terus mengintensifkan penyelidikan. Tidak hanya pada pelaku pembunuhan, hukum juga semestinya mengadili orang-orang yang membuat atau membiarkan bocah itu dalam situasi membahayakan. Lebih jauh, peraturan dan sistem perlindungan terhadap anak sudah sepantasnya diperbaiki. Memang tahun lalu undang-undang perlindungan anak telah diubah, yakni melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu perubahan ialah mengenai pidana penjara terhadap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Pada UU 23/2001 pelaku dapat dipidana 10 tahun jika menyebabkan kematian anak, sedangkan pada UU 35/2014 pelaku dapat dipidana 15 tahun. Namun, dengan terus naiknya angka anak korban kekerasan, banyak pihak pun menyerukan hukuman yang lebih berat.

Komnas Anak mencatat, pada 2013 jumlah pengaduan kekerasan anak sebanyak 3.023 kasus. Angka itu meningkat 60% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kasus Angeline memang sudah sepatutnya menjadi godam untuk pemberantasan kejahatan terhadap anak. Pemerintah sudah seharusnya memperbaiki sistem dengan menyeluruh, termasuk pangkal-pangkal yang dapat mendorong pada situasi yang tidak baik untuk masa depan anak.

Masyarakat kita pun harus kembali pada budaya kepedulian yang dulu dibanggakan bangsa, karena pada hakikatnya anak bukan hanya masa depan untuk orangtuanya, melainkan juga masa depan bangsa. Kita menitipkan masa depan peradaban negeri ini kepada mereka. Apa jadinya jika kita mengabaikan masa depan kita?