Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Sektor Pajak Butuh Digebrak

26/5/2025 05:00

PEROMBAKAN besar-besaran di jajaran Kementerian Keuangan, terutama dengan diangkatnya Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai yang baru, menjadi langkah penting di tengah tantangan fiskal yang luar biasa pada 2025. Penting karena pada situasi fiskal yang sulit tersebut, para pejabat baru itu diberikan target yang tidak main-main besarnya.

Di sisi penerimaan negara dari sektor pajak, tahun ini pemerintah menargetkan pencapaian sebesar Rp2.183,9 triliun. Adapun dari sisi rasio perpajakan (tax ratio) atau perbandingan antara total penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB), Presiden Prabowo Subianto mematok target 23% pada 2029 mendatang.

Persoalannya, modal untuk menggapai target besar tersebut tidak cukup bagus. Pada 2024 lalu, penerimaan pajak bahkan mengalami shortfall (penurunan dari target) lebih dari Rp50 triliun. Pada tahun lalu, penerimaan pajak ditarget sebesar Rp1.988,9 triliun, tapi hanya terealisasi Rp1.932,4 triliun.

Begitu pula ketika kita bicara tax ratio, trennya juga menurun. Pada 2023 tax ratio Indonesia tercatat 10,31%, tapi pada 2024 turun menjadi 10,08%. Rata-rata rasio perpajakan kita dalam satu dekade juga tak banyak beranjak dari kisaran 11%. Angka tersebut tidak cukup bagus karena lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara maju yang rasio pajaknya sekitar 24% dan negara berpendapatan menengah yang berkisar 16%-18%.

Kita sepakat bahwa penggantian pejabat yang mengampu soal perpajakan memang mesti dilakukan sebagai ikhtiar untuk membalikkan keadaan saat ini, yang seperti digambarkan oleh angka-angka tadi, sangat tidak ideal. Terutama tidak ideal untuk menyokong target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% di ujung pemerintahan ini nanti pada 2029.

Penyegaran di pucuk pimpinan direktorat jenderal yang mengurusi pajak dan bea cukai, paling tidak bakal memunculkan potensi kinerja yang lebih kinclong, meskipun kemungkinan untuk terjadi hal yang lebih buruk juga bukan sama sekali hilang. 'Reshuffle' di jajaran pejabat eselon I merupakan pilihan realistis ketika performa direktoratnya tidak berkembang, stagnan, bahkan turun.

Karena itu, sosok-sosok yang muncul sebagai pengganti harus jaminan mutu. Harus ada garansi bahwa mereka punya kualitas, kapabilitas, juga integritas yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ini menjadi syarat mutlak karena permasalahan di sektor perpajakan begitu kompleks, tak bisa dihadapi dengan cara biasa-biasa saja. Sektor pajak harus digebrak, maka pemimpinnya juga mesti berotak dan berhati tegak.

Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama. Masih banyak kebocoran akibat praktik patgulipat atau hengki pengki yang dilakukan aparat pajak, ketidakpastian aturan, serta ketidakpatuhan wajib pajak baik di kalangan masyarakat maupun dunia usaha, juga fakta struktur ekonomi kita hari ini yang terlalu disangga sektor informal sehingga memunculkan shadow economy. Persoalan-persoalan itulah yang terus menghambat optimalisasi penghimpunan penerimaan negara.

Butuh strategi terobosan yang bernas untuk 'membirukan' rapor sektor pajak. Reformasi perpajakan tak boleh hanya digaungkan, tapi juga mesti diimplementasikan. Barangkali, wacana yang dulu sempat menguat agar pemerintah melakukan fiscal cadaster dahulu sebelum melahirkan target dan kebijakan baru terkait dengan perpajakan, layak diikhtiarkan. Fiscal cadaster adalah semacam sensus ulang untuk mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat.

Penyisiran ulang yang menjadi salah satu upaya reformasi perpajakan itu diyakini akan mampu menaikkan rasio pajak menjadi berkisar 13%-16% apabila setelah itu diikuti dengan strategi dan kebijakan lanjutan yang fokus pada penyelesaian masalah. Kebijakan yang berpijak pada mitigasi persoalan, bukan kebijakan yang asal geber demi meraup penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.



Berita Lainnya
  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.