Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Sektor Pajak Butuh Digebrak

26/5/2025 05:00

PEROMBAKAN besar-besaran di jajaran Kementerian Keuangan, terutama dengan diangkatnya Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea Cukai yang baru, menjadi langkah penting di tengah tantangan fiskal yang luar biasa pada 2025. Penting karena pada situasi fiskal yang sulit tersebut, para pejabat baru itu diberikan target yang tidak main-main besarnya.

Di sisi penerimaan negara dari sektor pajak, tahun ini pemerintah menargetkan pencapaian sebesar Rp2.183,9 triliun. Adapun dari sisi rasio perpajakan (tax ratio) atau perbandingan antara total penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB), Presiden Prabowo Subianto mematok target 23% pada 2029 mendatang.

Persoalannya, modal untuk menggapai target besar tersebut tidak cukup bagus. Pada 2024 lalu, penerimaan pajak bahkan mengalami shortfall (penurunan dari target) lebih dari Rp50 triliun. Pada tahun lalu, penerimaan pajak ditarget sebesar Rp1.988,9 triliun, tapi hanya terealisasi Rp1.932,4 triliun.

Begitu pula ketika kita bicara tax ratio, trennya juga menurun. Pada 2023 tax ratio Indonesia tercatat 10,31%, tapi pada 2024 turun menjadi 10,08%. Rata-rata rasio perpajakan kita dalam satu dekade juga tak banyak beranjak dari kisaran 11%. Angka tersebut tidak cukup bagus karena lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara maju yang rasio pajaknya sekitar 24% dan negara berpendapatan menengah yang berkisar 16%-18%.

Kita sepakat bahwa penggantian pejabat yang mengampu soal perpajakan memang mesti dilakukan sebagai ikhtiar untuk membalikkan keadaan saat ini, yang seperti digambarkan oleh angka-angka tadi, sangat tidak ideal. Terutama tidak ideal untuk menyokong target ambisius pertumbuhan ekonomi 8% di ujung pemerintahan ini nanti pada 2029.

Penyegaran di pucuk pimpinan direktorat jenderal yang mengurusi pajak dan bea cukai, paling tidak bakal memunculkan potensi kinerja yang lebih kinclong, meskipun kemungkinan untuk terjadi hal yang lebih buruk juga bukan sama sekali hilang. 'Reshuffle' di jajaran pejabat eselon I merupakan pilihan realistis ketika performa direktoratnya tidak berkembang, stagnan, bahkan turun.

Karena itu, sosok-sosok yang muncul sebagai pengganti harus jaminan mutu. Harus ada garansi bahwa mereka punya kualitas, kapabilitas, juga integritas yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ini menjadi syarat mutlak karena permasalahan di sektor perpajakan begitu kompleks, tak bisa dihadapi dengan cara biasa-biasa saja. Sektor pajak harus digebrak, maka pemimpinnya juga mesti berotak dan berhati tegak.

Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama. Masih banyak kebocoran akibat praktik patgulipat atau hengki pengki yang dilakukan aparat pajak, ketidakpastian aturan, serta ketidakpatuhan wajib pajak baik di kalangan masyarakat maupun dunia usaha, juga fakta struktur ekonomi kita hari ini yang terlalu disangga sektor informal sehingga memunculkan shadow economy. Persoalan-persoalan itulah yang terus menghambat optimalisasi penghimpunan penerimaan negara.

Butuh strategi terobosan yang bernas untuk 'membirukan' rapor sektor pajak. Reformasi perpajakan tak boleh hanya digaungkan, tapi juga mesti diimplementasikan. Barangkali, wacana yang dulu sempat menguat agar pemerintah melakukan fiscal cadaster dahulu sebelum melahirkan target dan kebijakan baru terkait dengan perpajakan, layak diikhtiarkan. Fiscal cadaster adalah semacam sensus ulang untuk mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat.

Penyisiran ulang yang menjadi salah satu upaya reformasi perpajakan itu diyakini akan mampu menaikkan rasio pajak menjadi berkisar 13%-16% apabila setelah itu diikuti dengan strategi dan kebijakan lanjutan yang fokus pada penyelesaian masalah. Kebijakan yang berpijak pada mitigasi persoalan, bukan kebijakan yang asal geber demi meraup penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik