Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Utak-atik Anggaran Makanan Bergizi

20/7/2024 05:00

PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian. Janji ini menjadi salah satu yang mampu menarik minat pemilih hingga mengantarkan pasangan nomor urut 2 itu memenangi Pemilu 2024 lalu.

Janji adalah utang yang harus dibayarkan. Namun, karena program yang kini bernama makan bergizi gratis itu butuh pendanaan besar, tentu penerapannya perlu menyesuaikan dengan kemampuan fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sungguh tak elok bila program tersebut hendak dipaksakan berjalan dengan mengorbankan program pemerintah lainnya yang langsung berdampak pada kebutuhan dasar rakyat. Sebutlah misalnya subsidi bahan bakar minyak atau dana bantuan operasional sekolah, pos-pos anggaran itu semestinya tidak terganggu dengan datangnya program baru.

Untuk itulah, kesehatan APBN 2025 harus menjadi pertimbangan serius demi memastikan bahwa program makan bergizi gratis tidak menjadi beban berat bagi kinerja fiskal Indonesia. Keterbatasan ruang gerak fiskal di APBN jangan sampai diterabas hanya untuk memaksakan janji politik.

Ganjalan untuk mewujudkan program ini mulai terasa ketika anggaran makan gratis yang mulanya Rp15.000 per porsi diwacanakan akan disunat separuhnya menjadi Rp7.500 per porsi. Situasi itu jelas menggambarkan bahwa anggaran untuk menjalankan program tersebut tidak bisa dipenuhi seutuhnya.

Secara konsep, program ini sebetulnya bertujuan baik untuk memastikan bahwa siswa menerima paling tidak satu kali makan bergizi dalam sehari. Kecukupan gizi penting bagi perkembangan kognitif anak serta kesehatan mereka secara menyeluruh. Menjadi aneh kalau negara menerapkan kebijakan makan gratis, tapi kandungan gizinya buruk.

Namun, dengan memakai logika sederhana saja kita tahu ketika dananya dipangkas, maka nilai kandungan gizinya juga akan berkurang. Bila kualitasnya diturunkan, tujuan untuk melakukan upgrade gizi anak Indonesia tidak bisa tercapai. Ingat, tujuan program ini ialah upgrade, bukan downgrade.

Anggaran Rp7.500 tidak akan mencukupi untuk menyajikan makanan bergizi yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekolah. Jika dipaksakan anggarannya dipotong separuh, kebijakan tersebut kiranya tidak cocok lagi dinamai program makan bergizi gratis, tetapi kudapan sehat gratis.

Alih-alih langsung memaksakan program-program yang berpotensi 'menguras' fiskal, pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya melakukannya bertahap. Bila memang belum bisa dilakukan secara serentak, terapkan terbatas dengan memprioritaskan kelompok paling rentan tanpa harus menurunkan standar dan kualitas gizinya.

Perkara makan siang gratis ini bukan program seminggu atau dua minggu saja, tetapi harus menjadi kebijakan yang berkelanjutan selama pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena itu, jangan sampai kebijakan mulia tersebut diimplementasikan serampangan. Jika yang terjadi demikian, itu hanya akan menjadi bukti bahwa program ini dibuat tanpa pertimbangan serta perencanaan matang dan sekadar janji manis politik semata.

Sekali lagi, demi program yang diyakini positif bagi pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan itu dibutuhkan perencanaan yang matang, mendetail, serta hati-hati. Pun, mesti disertai tanggung jawab fiskal dan pelaksanaan yang efektif agar dapat mengoptimalkan manfaatnya sekaligus mengatasi tantangan yang ada.

Dengan anggaran mencapai Rp71 triliun di APBN 2025, bahkan diprediksi mencapai Rp460 triliun ketika program ini sudah dilaksanakan secara penuh pada 2029, dibutuhkan transparansi dan kehati-hatian pemerintah dalam mewujudkannya. Mulailah memerintah dengan jujur, prudent  (hati-hati), dan proven (membuktikan janji tanpa mengutak-atiknya) agar tak berujung karut-marut seperti yang kerap diprediksi para pengkritik Prabowo.



Berita Lainnya
  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.