Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
BAGI jutaan orang di negeri ini, judi sudah seperti bagian tidak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa perjudian. Bersih dari judi ibarat mati. Celakanya, candu judi itu merebak ke mana-mana, bahkan masuk di kalangan wakil rakyat.
Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke DPR pekan lalu menunjukkan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD diduga terlibat judi online, dengan total transaksi menyentuh Rp25 miliar. Dari pelacakan terhadap rekening para anggota dewan menunjukkan ada 63 ribu transaksi judi online
di kalangan para wakil rakyat. Uang yang dipertaruhkan pun mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Rasanya muskil dinalar jika alasan para wakil rakyat itu main judi ialah sekadar iseng. Semakin muskil lagi jika mereka mengatakan uang main judi itu berasal dari kocek sendiri, mengingat uang yang dipertaruhkan mulai dari ratusan juta rupiah.
Kalaupun itu benar dari kocek mereka sendiri, alangkah sialnya negeri ini karena punya wakil rakyat yang punya hobi bertaruh judi. Padahal, judi online itu bukanlah adu peruntungan karena permainan sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Tentu tak ada satu pun bandar di dunia ini yang bersedia kalah, sejak zaman purba hingga era digital saat ini.
Fakta dari PPATK itu jelas memberi tamparan keras bagi negeri ini. Karena itu, aparat harus segera menindaklanjuti temuan tersebut karena perbuatan mereka sudah masuk ranah pidana. Dalilnya teramat lengkap, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga KUHP.
Badan Kehormatan DPR dan DPRD pun tak boleh berpangku tangan. Kolega mereka yang terindikasi cacat moral dan etika itu harus segera disidang karena sudah menyerang kehormatan lembaga. Sulit dibayangkan apa yang akan terjadi jika lembaga DPR dan DPRD dikelola oleh orang-orang yang kecanduan judi. Mereka yang membuat regulasi, mereka pula yang mengkhianati.
Fungsi pengawasan dewan akan menjadi tumpul lantaran anggota dewannya lebih berorientasi cari fulus buat main judi. Sama halnya dengan fungsi pembuatan anggaran negara yang bakal sarat dengan ijon para anggota dewan. Dan, untuk fungsi legislasi, entah apa bentuknya sebuah undang-undang atau peraturan daerah hasil bikinan pemain judi.
DPR dan DPRD pastinya tak dapat diisi oleh sekumpulan orang yang doyan judi. Lembaga itu hanya bisa diisi oleh orang-orang pilihan yang masih mampu menjaga kewarasan. Adapun para pejudi, mereka adalah orang yang gagal menjaga kesehatan mental.
Polisi serta Badan Kehormatan DPR dan DPRD jelas harus segera menyeret para terduga pejudi itu ke meja hijau. Minimal dipecat dari jabatan anggota dewan karena tak mungkin nasib negeri ini diserahkan kepada para penderita sakit mental.
Negeri ini, pelan tapi pasti, hendak digerogoti lewat judi, khususnya judi online. Karena itu, terus-menerus membiarkan judi online berbiak mulai dari pejabat hingga anak-anak, sama saja membiarkan kanker merambat dan menggerogoti sekujur tubuh. Lebih-lebih bila kita seolah menutup mata atas dampak nyata dari judi online.
Kita pernah memiliki dua presiden yang terus-menerus mengingatkan pentingnya revolusi mental. Dulu, Presiden Soekarno mengenalkan kepada negeri ini tentang keharusan revolusi mental. Lalu, Presiden Jokowi mengulanginya lagi dengan ajakan yang sama. Entah kapan lagi kita akan terus mendengar seruan revolusi mental di satu sisi, sambil menyaksikan korban sakit mental akut berjatuhan akibat judi online.
Karena itu, segera telusuri temuan dugaan ribuan wakil rakyat kecanduan judi online tersebut. PPATK tidak boleh sekadar 'melempar petasan' yang memekakkan telinga, tanpa jelas di mana petasan itu berada. Maka, serahkan saja nama-nama wakil rakyat itu kepada badan kehormatan dewan agar urusan perjudian ini tidak sekadar bising dalam suara, tapi sepi tindakan nyata.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved