Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Atasi Judi tanpa Kebisingan

02/7/2024 05:00

BAGI jutaan orang di negeri ini, judi sudah seperti bagian tidak terpisahkan dari kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa perjudian. Bersih dari judi ibarat mati. Celakanya, candu judi itu merebak ke mana-mana, bahkan masuk di kalangan wakil rakyat.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke DPR pekan lalu menunjukkan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD diduga terlibat judi online, dengan total transaksi menyentuh Rp25 miliar. Dari pelacakan terhadap rekening para anggota dewan menunjukkan ada 63 ribu transaksi judi online

 di kalangan para wakil rakyat. Uang yang dipertaruhkan pun mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Rasanya muskil dinalar jika alasan para wakil rakyat itu main judi ialah sekadar iseng. Semakin muskil lagi jika mereka mengatakan uang main judi itu berasal dari kocek sendiri, mengingat uang yang dipertaruhkan mulai dari ratusan juta rupiah.

Kalaupun itu benar dari kocek mereka sendiri, alangkah sialnya negeri ini karena punya wakil rakyat yang punya hobi bertaruh judi. Padahal, judi online itu bukanlah adu peruntungan karena permainan sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Tentu tak ada satu pun bandar di dunia ini yang bersedia kalah, sejak zaman purba hingga era digital saat ini.

Fakta dari PPATK itu jelas memberi tamparan keras bagi negeri ini. Karena itu, aparat harus segera menindaklanjuti temuan tersebut karena perbuatan mereka sudah masuk ranah pidana. Dalilnya teramat lengkap, dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga KUHP.

Badan Kehormatan DPR dan DPRD pun tak boleh berpangku tangan. Kolega mereka yang terindikasi cacat moral dan etika itu harus segera disidang karena sudah menyerang kehormatan lembaga. Sulit dibayangkan apa yang akan terjadi jika lembaga DPR dan DPRD dikelola oleh orang-orang yang kecanduan judi. Mereka yang membuat regulasi, mereka pula yang mengkhianati.

Fungsi pengawasan dewan akan menjadi tumpul lantaran anggota dewannya lebih berorientasi cari fulus buat main judi. Sama halnya dengan fungsi pembuatan anggaran negara yang bakal sarat dengan ijon para anggota dewan. Dan, untuk fungsi legislasi, entah apa bentuknya sebuah undang-undang atau peraturan daerah hasil bikinan pemain judi.

DPR dan DPRD pastinya tak dapat diisi oleh sekumpulan orang yang doyan judi. Lembaga itu hanya bisa diisi oleh orang-orang pilihan yang masih mampu menjaga kewarasan. Adapun para pejudi, mereka adalah orang yang gagal menjaga kesehatan mental.

Polisi serta Badan Kehormatan DPR dan DPRD jelas harus segera menyeret para terduga pejudi itu ke meja hijau. Minimal dipecat dari jabatan anggota dewan karena tak mungkin nasib negeri ini diserahkan kepada para penderita sakit mental.

Negeri ini, pelan tapi pasti, hendak digerogoti lewat judi, khususnya judi online. Karena itu, terus-menerus membiarkan judi online berbiak mulai dari pejabat hingga anak-anak, sama saja membiarkan kanker merambat dan menggerogoti sekujur tubuh. Lebih-lebih bila kita seolah menutup mata atas dampak nyata dari judi online.

Kita pernah memiliki dua presiden yang terus-menerus mengingatkan pentingnya revolusi mental. Dulu, Presiden Soekarno mengenalkan kepada negeri ini tentang keharusan revolusi mental. Lalu, Presiden Jokowi mengulanginya lagi dengan ajakan yang sama. Entah kapan lagi kita akan terus mendengar seruan revolusi mental di satu sisi, sambil menyaksikan korban sakit mental akut berjatuhan akibat judi online.

Karena itu, segera telusuri temuan dugaan ribuan wakil rakyat kecanduan judi online tersebut. PPATK tidak boleh sekadar 'melempar petasan' yang memekakkan telinga, tanpa jelas di mana petasan itu berada. Maka, serahkan saja nama-nama wakil rakyat itu kepada badan kehormatan dewan agar urusan perjudian ini tidak sekadar bising dalam suara, tapi sepi tindakan nyata.

 



Berita Lainnya
  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.