Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Berharap Satgas Judi Tancap Gas

14/6/2024 05:00

BENAR belaka pendapat umum bahwa tidak ada yang dimenangkan judi. Sebaliknya, penggila judi hanya akan menemui kekalahan demi kekalahan. Karena itu, berbagai peristiwa mengerikan akibat judi, terutama judi online, terus berdatangan.

Pemerintah pun sedang menggagas satuan tugas atau satgas terpadu pemberantasan judi online. Satgas tersebut diharapkan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menghapus praktik judi online (daring) dari hulu ke hilir.

Satgas tersebut bertugas menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh, dengan mempertajam koordinasi antarkementerian/lembaga. Satgas dilahirkan untuk memberantas praktik judi online hingga tuntas.

Kebijakan masif itu merupakan respons pemerintah atas kondisi darurat jeratan judi online di tengah-tengah rakyat Indonesia. Kerusakan yang disebabkan judi online itutelah menyentuh sendi kehidupan terkecil masyarakat, yakni keluarga.

Peristiwa pembakaran seorang suami oleh istrinya karena menghabiskan uang untuk judi online jelas menjadi gambaran bagaimana praktik adu keberuntungan daring itu memiliki daya rusak terhadap mental masyarakat pada level yang mengkhawatirkan.

Apalagi, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 3,3 juta warga Indonesia bermain judi online dengan perputaran uang mencapai Rp190 triliun pada 2022 dan Rp327 triliun sepanjang tahun lalu.

Untuk itulah, pemerintah dituntut segera merealisasikan pembentukan satuan tugas atau satgas terpadu pemberantasan judi online yang sebenarnya sudah disiapkan sejak awal tahun ini.

Jangan lagi ditunda-tunda karena semakin lama upaya pencegahan maka semakin besar pula jumlah rakyat yang akan termakan oleh jeratan industri taruhan itu.

Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan reaktif seperti penutupan dan pemblokiran situs-situs judi online. Tercatat lebih dari 2,1 juta situs judi online ditutup. Namun, upaya pemerintah seakan tidak punya taring. Jika satu situs diblokir, akan muncul puluhan atau bahkan ratusan situs baru pengganti.

Dengan pembentukan satgas judi online, mereka diharapkan dapat mempercepat pemberantasan judi online di semua lini. Upaya pemberantasan yang mampu memiliki kewenangan menindak kejahatan transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi.

Satgas pemberantasan judi online mesti bekerja sama dengan Interpol atau polisi di negara lain lantaran server judi online yang menyasar masyarakat Indonesia berasal dari luar negeri. Data Kemenkominfo pada Oktober 2023 menyebutkan server berada judi ada di Filipina dan Kamboja.

Tanpa kerja sama dengan Interpol atau otoritas negara lain, sulit untuk melakukan tindakan hukum terhadap bandar judi online. Aparat tidak bisa memblokir rekening yang berasal dari luar negeri dan tidak bisa menembus server di negara lain.

Satgas pemberantasan judi online tentu tidak bisa bekerja sendirian. Pemberantasan judi tidak bisa hanya dari sisi penegakan hukum. Upaya pencegahan juga harus dari sisi sosial dan ekonomi agar ekosistem judi online tidak lagi digandrungi masyarakat.

Indonesia saat ini darurat judi online karena praktiknya yang menjamur dan terang-terangan dan bentuknya makin beragam. Ada yang berkedok gim online hingga layanan investasi digital. Situasi itu membuat upaya pemberantasan judi online semakin kompleks.

Peran seluruh elemen bangsa dibutuhkan untuk bergerak bersama dalam satu narasi yang menempatkan judi online sebagai musuh bersama untuk diberantas hingga ke akar-akarnya.

Judi itu tidak hanya mempertaruhkan uang, tapi juga mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, maupun masa depan bangsa.



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik