Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
BENAR belaka pendapat umum bahwa tidak ada yang dimenangkan judi. Sebaliknya, penggila judi hanya akan menemui kekalahan demi kekalahan. Karena itu, berbagai peristiwa mengerikan akibat judi, terutama judi online, terus berdatangan.
Pemerintah pun sedang menggagas satuan tugas atau satgas terpadu pemberantasan judi online. Satgas tersebut diharapkan menjadi ujung tombak pemerintah dalam menghapus praktik judi online (daring) dari hulu ke hilir.
Satgas tersebut bertugas menyelesaikan permasalahan judi online secara lebih menyeluruh, dengan mempertajam koordinasi antarkementerian/lembaga. Satgas dilahirkan untuk memberantas praktik judi online hingga tuntas.
Kebijakan masif itu merupakan respons pemerintah atas kondisi darurat jeratan judi online di tengah-tengah rakyat Indonesia. Kerusakan yang disebabkan judi online itutelah menyentuh sendi kehidupan terkecil masyarakat, yakni keluarga.
Peristiwa pembakaran seorang suami oleh istrinya karena menghabiskan uang untuk judi online jelas menjadi gambaran bagaimana praktik adu keberuntungan daring itu memiliki daya rusak terhadap mental masyarakat pada level yang mengkhawatirkan.
Apalagi, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 3,3 juta warga Indonesia bermain judi online dengan perputaran uang mencapai Rp190 triliun pada 2022 dan Rp327 triliun sepanjang tahun lalu.
Untuk itulah, pemerintah dituntut segera merealisasikan pembentukan satuan tugas atau satgas terpadu pemberantasan judi online yang sebenarnya sudah disiapkan sejak awal tahun ini.
Jangan lagi ditunda-tunda karena semakin lama upaya pencegahan maka semakin besar pula jumlah rakyat yang akan termakan oleh jeratan industri taruhan itu.
Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan reaktif seperti penutupan dan pemblokiran situs-situs judi online. Tercatat lebih dari 2,1 juta situs judi online ditutup. Namun, upaya pemerintah seakan tidak punya taring. Jika satu situs diblokir, akan muncul puluhan atau bahkan ratusan situs baru pengganti.
Dengan pembentukan satgas judi online, mereka diharapkan dapat mempercepat pemberantasan judi online di semua lini. Upaya pemberantasan yang mampu memiliki kewenangan menindak kejahatan transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi.
Satgas pemberantasan judi online mesti bekerja sama dengan Interpol atau polisi di negara lain lantaran server judi online yang menyasar masyarakat Indonesia berasal dari luar negeri. Data Kemenkominfo pada Oktober 2023 menyebutkan server berada judi ada di Filipina dan Kamboja.
Tanpa kerja sama dengan Interpol atau otoritas negara lain, sulit untuk melakukan tindakan hukum terhadap bandar judi online. Aparat tidak bisa memblokir rekening yang berasal dari luar negeri dan tidak bisa menembus server di negara lain.
Satgas pemberantasan judi online tentu tidak bisa bekerja sendirian. Pemberantasan judi tidak bisa hanya dari sisi penegakan hukum. Upaya pencegahan juga harus dari sisi sosial dan ekonomi agar ekosistem judi online tidak lagi digandrungi masyarakat.
Indonesia saat ini darurat judi online karena praktiknya yang menjamur dan terang-terangan dan bentuknya makin beragam. Ada yang berkedok gim online hingga layanan investasi digital. Situasi itu membuat upaya pemberantasan judi online semakin kompleks.
Peran seluruh elemen bangsa dibutuhkan untuk bergerak bersama dalam satu narasi yang menempatkan judi online sebagai musuh bersama untuk diberantas hingga ke akar-akarnya.
Judi itu tidak hanya mempertaruhkan uang, tapi juga mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, maupun masa depan bangsa.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved