Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Penyesalan Menteri Basuki

08/6/2024 05:00

PENYESALAN Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Basuki Hadimuljono pada Kamis (6/6) lalu cukup mengagetkan. Di hadapan Komisi V DPR, ia mengaku menyesal rencana pemerintah memotong 3% dari gaji buruh untuk perumahan telah memantik kemarahan masyarakat.

Ia tak menyangka rencana baik pemerintah menyediakan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), malah menyulut kemarahan, bukan pujian. Ia pun sepakat penyunatan gaji buruh itu ditunda.

Penyesalan itu jelas mengagetkan karena keluar dari seorang Basuki Hadimuljono. Menteri yang hampir sepuluh tahun ini dikenal sebagai sosok yang kocak dan humoris, di pengujung masa jabatannya melontarkan kalimat penyesalan bernuansa kesedihan.

Ditambah lagi, ia adalah pembantu presiden, salah satu organ penting dari pemerintahan. Basuki bahkan duduk sebagai Ketua Komite BP Tapera, pengawas dari lembaga eksekutor pemotongan gaji untuk tabungan perumahan itu.

Dari penyesalan Basuki tergambar jelas pemerintah belum satu suara dalam menyikapi PP No 21/2024 tentang Penyelenggaraan Tapera. Masih ada menteri yang ragu atas penerapan aturan pemangkas upah buruh tersebut. Sikap itu menjadi secuil contoh betapa sembrononya pemerintah membuat aturan.

Jika ditarik lebih jauh, PP yang terbit pada 20 Mei 2024 itu jelas belum melalui kajian yang matang. Pelaku usaha dan buruh yang menjadi objek penarikan iuran itu bahkan tak pernah diajak berdiskusi sebelumnya.

Tidak mengherankan bila semua pihak ramai-ramai menolak. Meskipun penarikan iuran itu baru akan dilakukan mulai 2027, masyarakat sudah kadung marah. Belum hilang kesal atas tekanan ekonomi akibat naiknya harga-harga sejak awal tahun, masyarakat kembali dibuat kesal dengan rencana kehadiran aturan pemotongan upah buat perumahan. Belum lagi kenaikan upah buruh yang kalah cepat ketimbang lesatan inflasi.

Pemerintah semestinya punya empati. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola emosi masyarakat. Rakyat yang masih didominasi kelompok menengah ke bawah tak boleh terus dijejali oleh kebijakan yang mengimpit hidup. Masyarakat yang penghasilan mereka sudah minim, tak selayaknya dibebani lagi dengan beragam potongan yang membuat penghasilan mereka kian cekak.

Ada baiknya pemerintah memulai dari awal lagi dalam merencanakan perumahan untuk rakyat itu. Backlog kepemilikan rumah yang mencapai 9,9 juta jelas menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikannya, bahkan tugas prioritas. Artinya, masih ada 9,9 juta kepala keluarga yang berstatus nomaden alias pindah-pindah tempat tinggal kontrakan.

Namun, penyelesaian masalah dengan menarik iuran Tapera dari pekerja jelas sebuah langkah instan yang justru berpotensi menciptakan masalah baru. Kebijakan mau ambil jalan gampang dan tak mau capek berpikir untuk menyelesaikan pemenuhan rumah bagi seluruh masyarakat secara komprehensif seperti itu sudah selayaknya ditinggalkan.

Aturan tentang iuran perumahan tersebut akhirnya berakhir jadi bahan olok-olok masyarakat. Kecurigaan pun jadi berseliweran di sana-sini, salah satunya tudingan iuran itu untuk mengongkosi program makan siang gratis pemerintahan baru. Sebuah tudingan tak berdasar, tentunya, sama tidak berdasarnya dengan ide menarik iuran itu.

APBN memang sedang tidak longgar. Akan tetapi, untuk melonggarkannya tak bisa langsung dipungut dengan cara membuat kaum menengah ke bawah sesak napas. Pemerintah harus menyadari, ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih. Dunia usaha pun masih megap-megap karena tekanan ekonomi belum juga hilang.

Ada baiknya pemerintah mundur selangkah dengan mengevaluasi kembali pemberlakuan kebijakan itu. Duduk dulu satu meja dengan pelaku usaha dan buruh guna mencari solusi bersama. Penyesalan Basuki mungkin datang agak terlambat, tapi itu masih lebih baik ketimbang pemerintah ngotot dan tak mau mendengar jeritan publik.



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik