Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DEMOKRASI di Indonesia, menurut Ketua Umum PDIP Megawati Sokarnoputri, sedang mengalami anomali. Sebuah kondisi yang pada akhirnya melahirkan kepemimpinan yang berwatak otoriter tapi juga populis. Menurut teori, itu disebut sebagai kepemimpinan paradoksal. Oleh mereka, hukum dijadikan alat, kaidah demokrasi diselewengkan, demi ambisi kekuasaan.
Keprihatinan Megawati sejatinya keprihatinan kita juga. Tidak banyak yang menyangka, di umur reformasi yang baru 26 tahun, demokrasi yang dulu diperjuangkan mati-matian kini semakin menjauh dari esensi. Demokrasi cuma nama, tapi penerapannya lebih mirip autokrasi. Kekuasaan tak lagi sepenuhnya di tangan rakyat, tapi sebagian mulai terkonsentrasi di tangan penguasa.
Ini gejala kerusakan demokrasi yang harus diwaspadai. Jika situasi seperti ini dibiarkan tanpa solusi, bukan tidak mungkin lambat laun demokrasi akan punah. Demokrasi hanya akan tersisa dalam bentuk prasasti dan tulisan dalam buku-buku pelajaran sejarah bahwa negeri ini pernah menganut sistem demokrasi.
Segenting itulah situasinya, terutama setelah pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 yang telah membuka mata rakyat lebar-lebar bahwa upaya pengkhianatan demokrasi bukan rumor atau isapan jempol belaka. Penyelewengan demokrasi memang nyata adanya.
Tidak ada jalan lain, demokrasi harus diselamatkan. Kekuasaan harus dikembalikan menjadi kekuatan yang betul-betul adil dan mampu menuntun ke jalan kemakmuran. Rakyat mesti diberi peran yang lebih substansial, tidak sekadar dijadikan gula-gula politik yang habis manis sepah dibuang.
Dalam konteks tersebut, suka tidak suka, suara lantang Megawati saat berpidato pada arena Rakernas V PDIP yang mengkritik habis-habisan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, menjadi pengingat sekaligus pembakar semangat rakyat untuk meluruskan lagi jalan demokrasi. Ia boleh dikata telah mengawali ikhtiar untuk perjuangan panjang itu.
Megawati, harus diakui, merupakan salah satu pejuang demokrasi senior. Kita tentu tidak meragukan kiprah dan pengalamannya sebagai politikus yang karena itu pula ia disegani. Posisinya sebagai ketua umum partai terbesar di Republik ini juga memiliki arti penting tersendiri.
Tidak berlebihan kiranya bila ada yang menyebut demokrasi negeri ini sesungguhnya masih, bahkan makin membutuhkan sosok Megawati. Di mana pun posisi yang ia akan pilih nantinya, apakah menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi kekuatan penyeimbang (oposisi), ketokohan Megawati diharapkan bisa menjadi punggawa penyelamatan dan penjagaan kualitas demokrasi.
Kebutuhan tersebut makin krusial karena demokrasi yang lurus dan sehat seperti yang disuarakan Megawati akan melapangkan jalan bangsa ini menuju kemakmuran. Sebaliknya, dengan demokrasi yang terus-menerus cacat, jalan kemakmuran bakal menjauh dari kenyataan.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved