Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ADA yang tidak pas dengan hubungan elite di negeri ini. Hubungan para presiden ibarat minyak dengan air, sulit menyatu. Para mantan presiden seperti saling mengambil jarak.
Karena itu, gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk presidential club yang beranggotakan para mantan presiden dan presiden yang sedang memerintah patut diapresiasi. Ada banyak faedah bagi kelanjutan pemerintahan mendatang dan kehidupan berbangsa jika gagasan ini dapat diwujudkan.
Publik berharap sebagai orang yang pernah memimpin negeri ini, para mantan presiden bisa memberikan sumbangsih pemikiran mereka melalui ajang itu untuk mengatasi persoalan bangsa.
Namun, pembentukan presidential club bakal membentur tembok tebal nan tinggi.
Tembok itu bernama hubungan Jokowi dengan Presiden Kelima RI Megawati Soekarno Putri, juga hubungan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarnoputri. Hubungan Jokowi dengan Megawati bahkan dinilai kian sulit direkatkan kembali karena banyak yang membingkainya dengan sebutan 'pengkhianatan' politik dari Jokowi sebagai kader partai kepada ketua umum partai yang membesarkan namanya dan keluarganya di kancah politik.
Adapun hubungan SBY dan Megawati belum sepenuhnya pulih meski keretakan sudah dilalui selama dua puluh tahun. Berbagai upaya mendamaikannya berakhir nihil karena ada sikap pribadi yang tidak kunjung bisa dilumerkan.
Karena itu, jika Prabowo hendak merealisasikan gagasan presidential club, ia lebih dulu harus dapat merobohkan tembok tebal nan tinggi tersebut. Prabowo mesti sanggup memulihkan kembali hubungan Megawati Soekarnoputri dan SBY yang membeku dan terputus sejak SBY menggantikan Megawati dari kursi presiden pada 2004.
Tugas berikutnya yang harus dituntaskan Prabowo supaya presidential club dapat terbentuk adalah merekatkan kembali silaturahim Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sudah menjadi rahasia umum jika hubungan keduanya memanas sejak Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP mendukung pasangan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan anaknya Gibran dalam pemilihan presiden lalu.
Renggangnya hubungan keduanya terlihat jelas pada momen Lebaran lalu. Jokowi dan Megawati tidak bersilaturahim hingga saat ini. Jokowi tidak menemui Mega, padahal pada Lebaran di tahun-tahun sebelumnya dia selalu bertemu dengan ketua umum partainya itu.
Sebaliknya, Jokowi menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengundang semua masyarakat ke istana. Di hari kedua, dia menjamu presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana sebelum kemudian terbang ke Medan untuk menemui anak, menantu, dan cucunya.
Di sisi lain, pihak di sekeliling Megawati dianggap menghalang-halangi Jokowi bertemu Megawati dengan alasan mengada-ada menurut pihak Istana. Seperti dikatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiarto, Jokowi harus menemui pimpinan ranting PDIP terlebih dahulu sebelum bisa menemui Mega.
Dengan posisinya yang memiliki hubungan baik ke semua mantan presiden, Prabowo diharapkan bisa mencairkan hubungan para mantan presiden tersebut supaya mereka semua bisa hadir di presidential club.
Upaya Presiden Terpilih Prabowo Subianto mencairkan kebekuan para mantan presiden tersebut bisa menjadi ujian pertama baginya untuk merangkul semua elemen bangsa.
Namun, jangan lupakan pula, bahwa ada tugas yang lebih penting yakni menakhodai bangsa ini melewati gelombang berbagai persoalan. Bila memang ide presidential club kian hari kian terjal, publik, juga Prabowo, boleh mengabaikan semua itu. Toh, apa pentingnya meyakinkan semuanya bertepuk dua tangan bila faktanya selalu bertepuk sebelah tangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved