Demokrasi Anak Presiden

PENDAFTARAN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah melengkapi tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang akan berkontestasi di pesta demokrasi tahun depan. Pasangan Prabowo-Gibran menjadi yang terakhir mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera menjadi pasangan pertama yang mendaftar pada 19 Oktober, kemudian disusul pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di hari yang sama.

Dengan mendaftarnya Gibran, pemilu presiden tahun depan untuk pertama kalinya dalam sejarah kontestasi politik Indonesia akan diikuti anak seorang presiden yang masih menjabat, sebagai calon wakil presiden.

Janji yang ditawarkan Gibran pun tidak jauh dari program yang telah dilaksanakan bapaknya selama ini. Saat berpidato dalam deklarasi, Gibran langsung menegaskan bahwa tinggal melanjutkan program pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan.

Mirip dengan yang dilakukan Jokowi, janji Gibran berupa beragam kartu. Selain kartu-kartu yang sudah dijalankan pemerintahan saat ini, Gibran menawarkan kartu anak sehat, kartu Indonesia sehat lansia, kredit startup milenial, dan dana abadi pesantren.

Tidak ada yang keliru jika Gibran mengeklaim program bapaknya, dan sah saja sebagai anak presiden menganggap program Jokowi berjalan sukses. Sebuah cerminan dari demokrasi anak presiden, bahwa munculnya Gibran dalam kontestasi pilpres kali ini menjadi representasi politik Jokowi yang kini masih menjabat presiden. Presiden yang tentu diharapkan netral berada di atas semua kepentingan politik praktis.

Tidak hanya Gibran, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membawa partainya untuk mendukung kandidasi sang kakak. Situasi yang semakin menunjukkan preferensi politik Jokowi.

Belum lagi sejumlah pembantu Presiden yang terlihat batang hidungnya saat deklarasi pasangan Prabowo-Gibran. Sebut saja para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju yang juga menjadi menteri, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli Antoni serta dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden turut muncul saat deklarasi.

Belum lagi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang disebut sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran, bahkan Ketua TPN Prabowo-Gibran, yakni Rosan Roeslani yang baru saja mundur dari posisi wamen BUMN 24 Oktober lalu.

Tentu publik berharap langkah Roslan bisa diikuti siapa pun yang terlibat dalam proses pemenangan kontestasi untuk melepaskan jabatan di pemerintahan.

Jangan hanya karena undang-undang membolehkan, menafikan aspek kepantasan. Hal itu penting untuk menjaga agar tidak muncul spekulasi-spekulasi liar terkait dengan keberpihakan negara/pemerintah.

Publik berharap tiga paslon yang telah mendaftar bakal merasakan iklim kontestasi yang fair. Penyelenggara pemilu yang adil dan pemerintah tidak melakukan intervensi.

Tiga paslon itulah yang bakal berebut mandat rakyat untuk menggantikan pemerintahan yang kini dijalankan Presiden Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin. Rakyat akan menentukan dari tiga paslon yang berhak untuk memimpin Indonesia lima tahun selanjutnya.

Tentunya, rakyat sebagai pemilik kedaulatan pasti berharap para kontestan pilpres itu mampu membawa perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Rakyat akan melihat bagaimana program dan visi-misi yang ditawarkan untuk membawa Indonesia lima tahun masa pemerintahan nantinya.

Visi dan misi paslon telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum seiring dengan pendaftaran. Meskipun selama ini visi dan misi bukanlah jaminan karena janji politik kerap tidak dipenuhi. Namun, visi dan misi minimal bisa menjadi gambaran atas jalannya pemerintahan nantinya.