Anies-Imin Berlayar Taklukkan Ombak

DIKAWAL puluhan ribu pendukung, pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mendaftarkan pencalonan pada hari pertama ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (19/10).

Pasangan yang didukung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera ini berhasil meyakinkan publik bahwa merekalah yang paling siap untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

Padahal, sebelumnya pasangan Amin disebut-sebut bakal gagal mendaftar karena terganjal kasus hukum. Bahkan, seorang peneliti survei berani bertaruh mobil mewah bahwa pasca-pendeklarasian oleh Partai NasDem, Anies Baswedan tidak bakal mendapat tiket pencapresan berdasarkan kalkulasi politik, hukum, dan sebagainya.

Bagi pasangan Amin, jalan menuju kontestasi tidak mudah. Perjalanan penuh kelok dan onak duri dilampaui hingga masa pendaftaran ke KPU.

Mulai dari kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, baik Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar diperiksa dalam kasus yang diduga terkait pada jabatan mereka sebelumnya, yakni Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tak hanya itu, masa sosialisasi Amin pun banyak menghadapi kendala. Perizinan gedung atau lapangan tiba-tiba dicabut pada satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan dengan alasan gedung atau fasilitas milik pemerintah tak boleh untuk kegiatan politik. Padahal, relawan bacapres lain boleh menggunakan, seperti di Bandung, Bekasi, dan daerah lainnya.

Penghadangan terhadap Amin juga tak kalah maraknya di media sosial. Dengan berbagai meme, Anies Baswedan disebutkan sebagai ‘bapak politik identitas’, koruptor, dan sebagainya. Namun, berbagai penghadangan itu tak menyurutkan masyarakat untuk mendukung kegiatan yang dilakukan Amin, seperti di Makassar, Malang, dan Sidoarjo. Justru jutaaan orang tumpah ruah bersama Amin.

Berbagai penghadangan itu terasa aneh jika dilihat dari hasil survei hampir semua lembaga yang menempatkan Amin pada posisi buncit. Seolah ada yang ditakutkan dengan pasangan tersebut.

Seiring dengan kontestasi yang bakal sengit, terlebih Presiden Joko Widodo menegaskan akan cawe-cawe untuk menentukan penggantinya demi melanjutkan program kerja pemerintahannya, tentu tidak mudah bagi Amin untuk melenggang.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial karena meloloskan calon presiden dan calon wakil presiden meski belum berusia 40 tahun asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, diduga bagian dari operasi politik untuk mengegolkan putra sulung Presiden Jokowi yang menjabat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon pendamping Prabowo Subianto.

Kini, setelah Amin dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftar ke KPU, tinggal bacapres Prabowo Subianto yang masih galau mencari pendampingnya. Meski Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan segala persyaratan untuk mendaftar, nama Gibran tetap menguat, bahkan makin menguat sebagai bacapres Prabowo.

Di setiap kompetisi akan ada pihak-pihak tertentu yang menghalalkan segala cara untuk memenangi pertandingan. Dalam masa kampanye yang singkat ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya, yakni hanya 75 hari, berpotensi terjadi pelanggaran.

Oleh karena itu, kita berharap penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bertindak profesional, netral, dan bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Wasit jangan ikut bertanding. Jika wasit ikut bertanding, bukan pertandingan yang bakal terjadi, melainkan tawuran. Tentu bahaya, ta....

....