Kesehatan Prima Pemimpin Bangsa

CALON presiden dan calon wakil presiden akan memulai pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan diperiksa pada hari ini, Sabtu (21/10), sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Minggu (22/10).

Dalam Pasal 169 UU Pemilu No 7 Tahun 2017 telah diatur tentang syarat-syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, yang juga berlaku sebagai syarat calon presiden 2024 (capres 2024) dan calon wakil presiden 2024 (cawapres 2024). Salah satu syaratnya ialah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Panduan teknis pemeriksaan dan penilaian kemampuan jasmani calon presiden dan wakil presiden telah diatur dalam SK KPU No 1004/PL.02-2-Kpt/06/KPU/VIII/2018.

Pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres mutlak diperlukan karena mereka ialah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu (jasmani dan rohani) agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya demi kepentingan negara dan bangsanya.

Status kesehatan tersebut harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang profesional dan imparsial (assessing physicians) yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri atas para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

Definisi kesehatan dalam pemeriksaan capres dan cawapres merujuk kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa kesehatan ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Berdasarkan ketentuan SK KPU, untuk pemeriksaan kesehatan jasmani di antaranya menggunakan Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.

Capres dan cawapres juga akan diperiksa dengan Diagnostic Interview for Psychoses (DIP) untuk menilai gangguan psikotik dengan teknik wawancara semi-terstruktur oleh psikiater. Selain itu, juga ada pemeriksaan gangguan fungsi eksekutif untuk mengetahui ketidakmampuan untuk mengambil keputusan.

Gangguan kepribadian juga diperiksa untuk mengetahui perilaku dan pengalaman subjektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif, dan tidak fleksibel. Gangguan komunikasi capres dan cawapres juga akan diperiksa, misalnya gangguan bicara dan bahasa (afasia motorik dan sensorik; ekspresif dan reseptif).

Selanjutnya, ada minnesota multiphasic personality inventory (MMPI) untuk melihat profil kepribadian seseorang pada suatu saat.Total ada 16 jenis pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang harus dilalui capres dan cawapres.

Namun demikian, pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres pada kali ini tidak melibatkan Ikatan Dokter Idonesia (IDI) yang sejak Pemilihan Presiden 2004 dilibatkan karena terbentur Undang-Undang No17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebut bahwa IDI bukan satu-satunya organisasi kesehatan dan profesi dokter yang diakui secara nasional dan internasional.

Kita berharap tidak dilibatkannya IDI dalam memeriksa kesehatan jasmani dan rohani para capres dan cawapres tidak mengurangi independensi tim pemeriksa nantinya. Independensi tim pemeriksa ini sangat penting terkait terkait imparsialitas, independensi, dan profesionalitas mereka.

Tim pemeriksa kesehatan jangan main mata dengan capres dan cawapres terkait kesehatan mereka karena tugas dan tanggung jawab duet pemimpin bangsa ini sangat besar. Tekanan kerja tak hanya bersifat fisik, juga psikis.

Jangan berharap secara fisik sehat, tetapi secara psikis tidak sehat, misalnya, baperan, emosional, bahkan temparemental. Kondisi psikis yang tidak sehat dipastikan akan gagal menjalankan tugas, bahkan akan menciptakan mudarat dalam kepemimpinannya.

Begitu pula bila secara psikis sehat, tetapi secara fisik lemah akan gagal pula menjalankan tugas yang sangat berat itu. Menjadi pemimpin bangsa akan menjadi contoh bagi bangsa ini bahwa kesehatan anak bangsa harus paripurna, sehat jasmani dan rohani. Kesehatan paripurna ini tak bisa ditawar-tawar lagi.