Jalur Ambyar Kereta Cepat

KERETA cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kini dalam tahap uji coba operasional hingga 30 September mendatang. Namun, mau tidak mau harus dikatakan bahwa jika megaproyek infrastruktur itu sudah salah jalur.

Jalur KCJB sudah sangat melenceng dalam hal pembiayaan. Hal itu terjadi dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Penjaminan pemerintah tersebut diberikan atas keseluruhan dari kewajiban finansial PT KAI terhadap kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman. Kewajiban finansial itu terdiri atas pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan/atau biaya lain yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman.

PT KAI merupakan pimpinan konsorsium dari pihak Indonesia. Konsorsium Indonesia menyetor modal 60%, sedangkan Tiongkok menyetor modal 40% untuk membentuk konsorsium bernama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). KCIC membiayai sekitar 25% proyek KCJB, sedangkan 75% lainnya merupakan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Keluarnya PMK 89/2023 membuat APBN sangat berisiko menjadi jaminan terhadap proyek KCJB. Dengan besarnya kelebihan biaya (cost overrun) KCJB, sedangkan KAI juga memiliki utang bertumpuk dari proyek-proyek lainnya, kemampuan mereka untuk membayar utang KCJB diragukan.

Pemerintah juga memanfaatkan peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Seperti yang dikatakan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, PT PII-lah yang akan menanggung kerugian pertama dalam klaim penjaminan. Dengan alasan itu pula ia sesumbar utang KCJB tidak akan langsung berdampak pada APBN.

Bahkan, Yustinus menyebut kekhawatiran APBN akan tergadai ke Tiongkok akibat PMK 89/2023 sebagai pikiran jorok. Ia pun mengatakan pihak yang mempersoalkan PMK tersebut sebagai ‘kurang piknik’ karena telah banyak proyek infrastruktur lain yang dijamin pemerintah.

Jikalau Yustinus menilai PMK 89/2023 itu sebagai hal biasa, sesungguhnya ia patut diduga sebagai pejabat yang ‘kebanyakan piknik’ hingga buta akan perjalanan megaproyek itu dan komitmen awal yang terjalin di antara kedua negara.

Wacana proyek KCJB ada sejak 2016 saat Rini Soemarno menjabat menteri BUMN. Syarat tidak menggunakan dana dari APBN dan tidak meminta jaminan dari pemerintah merupakan syarat mutlak yang ditetapkan di awal. Saat itu Tiongkok mengajukan proposal dengan memenuhi dua syarat itu hingga diterima pemerintah.

Pada saat itu skema pembiayaannya ialah utang selama 40 tahun dengan bunga fixed 2% dari China Development Bank (CDB). CDB akan memberikan pinjaman sebesar 75% dari nilai proyek. Diperkirakan biaya pembangunan kereta cepat membutuhkan dana Rp70 triliun-Rp80 triliun. Kesepakatan pun dijalin dengan menerbitkan Perpres Nomor 107/2015.

Namun, setelah bisa memikat Indonesia, belakang Tiongkok ingkar dan menaikkan bunga menjadi 3,4% dengan tenor selama 30 tahun. Bukan itu saja, cost overrun alias pembengkakan biaya juga naik.

Terakhir, kedua negara menyepakati kelebihan biaya menjadi Rp17,89 triliun atau proyek tersebut menelan biaya sekitar Rp114,24 triliun.

Perubahan bunga dan tenor itu sebenarnya sudah sinyal jebakan utang yang diduga kerap menjadi jurus Tiongkok dalam menjerat negara mitra. Jurus yang sama tampak digunakan Tiongkok pada Sri Lanka dalam proyek pelabuhan internasional Hambantota.

Proyek tersebut memiliki mekanisme serupa KCJB, yakni Tiongkok memiliki sekitar 85% saham. Tiongkok kemudian mengambil alih pelabuhan itu sebagai imbalan utang US$1,1 miliar.

Kepada pemerintah Indonesia, jurus jebakan utang Tiongkok juga semakin terlihat pada April. Setelah menaikkan bunga menjadi 3,4%, Tiongkok pun meminta penjaminan APBN untuk memastikan utang terbayar.

Menkeu Sri Mulyani memang menyatakan PT KAI memiliki tambahan pendapatan berasal dari traffic batu bara yang ada di Sumatra, dengan PTBA. Namun, dengan pendapatan tersebut, jangan dilupakan bahwa KAI memiliki utang Rp22,1 triliun dari proyek LRT Jabodebek. Sementara itu, kemampuan keuangan PT PII juga diragukan karena tahun lalu saja masih membutuhkan suntikan modal pemerintah. Pada Desember 2022, negara memberi suntikan modal sekitar Rp1 triliun dengan mekanisme PMN.

Kini pemerintah telah memberikan buah simalakama kepada negara. Kelemahan negosiasi bunga dan tenor membuat pembebanan APBN hanya tinggal menunggu waktu. Sementara itu, kita pun tidak dapat membuat proyek itu menjadi gagal bayar karena sama saja membiarkan Tiongkok mengambil alih.

PMK 89/2023 harus dibatalkan dan pemerintah semestinya teguh dengan mekanisme B to B. Pemerintah tidak boleh lemah apalagi pasrah menghadapi indikasi jebakan utang Tiongkok.