Demi Kesetaraan Kontestan Pilpres

INDEPENDESI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan. Fairness mereka dalam menegakkan hukum kasus rasuah dipersoalkan ketika tetiba meminta keterangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam perkara pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Memanggil pejabat memang hal biasa bagi KPK. Memeriksa penyelenggara negara juga hal yang lumrah buat mereka. Oleh negara, oleh rakyat, KPK memang diberi mandat memberantas korupsi, siapa pelakunya, apa pun jabatannya.

Akan tetapi, tak selamanya KPK dianggap biasa dan wajar dalam menangani perkara korupsi. Terkadang ada dugaan, muncul keraguan, bahwa mereka tak tegak lurus pada hukum. Aroma intervensi, bau kepentingan, juga nuansa pesanan politik kadang begitu terasa.

Hal itu pula yang terjadi dalam pemeriksaan Cak Imin pada Kamis (7/9). Cak Imin dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang terjadi pada 2012 atau 11 tahun lalu. Dia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menakertrans saat itu. Dalam perkara ini, eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membawahkan proyek kala itu, Reyna Usman, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kendati KPK secara jelas dan tegas menyebutkan pemanggilan Cak Imin murni tindakan hukum, tudingan bahwa ada faktor politik sah-sah pula mengemuka. Pemanggilan Cak Imin hanya berselang tiga hari setelah dirinya dideklarasikan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan adalah pertanyaan besar. Sebelumnya Cak Imin dipanggil KPK pada Selasa (5/9), tapi berhalangan hadir. Baru pada Kamis (7/9) ia memenuhi panggilan.

Usia perkara yang sudah begitu tua, lebih dari satu dekade, kian menguatkan dugaan bahwa pemeriksaan Cak Imin ada apa-apanya.

Kita menghormati setiap pembenaran yang diajukan KPK. Bahwa dibilang penyelidikan perkara tersebut sudah dilakukan sebelum deklarasi Anies-Cak Imin, itu versi mereka. Bahwa KPK bergerak karena mendapat pengaduan masyarakat, itu menurut mereka. Realitasnya, banyak juga yang meragukan dalih-dalih itu dan tak sedikit yang yakin KPK sedang bermain politik.

Rakyat akan percaya pada hukum hanya jika ada keadilan, kesetaraan, dan fairness. Pada konteks itulah kita sepakat dengan usulan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni agar KPK memeriksa semua bakal calon presiden dan wakil presiden. Cak Imin sudah. Ada baiknya Anies, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan bakal calon lain nanti diperlakukan serupa.

Anies pernah diperiksa dalam perkara Formula E. Ganjar tersangkut dalam kasus megakorupsi KTP-E. Bahkan sejumlah pelaku seperti Nazaruddin dan Setya Novanto dengan gamblang menyebut Ganjar menerima US$500 ribu. Adapun Prabowo belakangan santer dituding tersangkut proyek food estate.

Dengan memeriksa mereka, menelanjangi mereka, menguliti prinsip keadilan tak akan lagi dapat dipersoalkan. Dengan cara itu, tudingan-tudingan miring terhadap KPK termentahkan. Kredibilitas lembaga antirasuh pun bisa dijaga.

Langkah itu juga baik buat para bakal calon karena tidak akan ada lagi masalah yang bisa dipermasalahkan untuk menelikung mereka dalam kompetisi nanti. Tidak akan ada lagi yang berhak menyangkutpautkan mereka dalam urusan korupsi.

Integritas penting, sangat penting, dalam kontestasi pilpres. Bukti bahwa mereka bersih dari kasus korupsi sangat menentukan permainan.

Jika mereka sudah diperiksa KPK, lalu dinyatakan steril, tak akan ada lagi yang dapat menjadikan integritas sebagai sasaran serangan.

Namun, sekali lagi, ini semua tergantung KPK, apakah mereka semata penegak hukum atau memang punya sambilan menampung beragam pesanan.