Ranjau Politik Pasangan AMIN

KEDEWASAAN berdemokrasi benar-benar di uji dalam Pemilu 2024. Pemilu ketika Presiden Joko Widodo akan mengakhiri jabatan setelah menjalani dua periode pemerintahannya. Jokowi menekankan perlunya keberlanjutan program-program pemerintahannya kepada penerusnya dari hasil Pemilu 2024, seperti proyek Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur.

Seiring dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi mencapai 80% dalam sejumlah survei, dua bakal calon presiden, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, berebut klaim sebagai pelanjut pemerintahan Jokowi.

Di tengah rebutan klaim sebagai pelanjut Jokowi, pasangan bakal capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) lahir dengan menawarkan perubahan. Meski tidak menawarkan perubahan secara total karena masih meneruskan program-program Jokowi yang dinilai baik dan bermanfaat untuk rakyat, ranjau-ranjau politik mengganggu perjalanan pasangan AMIN.

Tengok saja, tiga hari setelah pasangan yang diusung Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa ini dideklarasikan di Surabaya, panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi datang. Setelah tidak menghadiri panggilan pada Selasa (5/9), Muhaimin pada Kamis (7/9) memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus yang sudah 11 tahun lamanya, yakni  dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2012. Saat itu Muhaimin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi.

Tak hanya itu, Ketua Umum PKB ini juga dipermalukan dengan tiba-tiba dibatalkan memberikan sambutan pada pembukaan MTQ internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, beberapa hari lalu, atas perintah Bupati Tanah Laut Sukamta.

Tak hanya dilarang memberikan sambutan, Muhaimin juga tak boleh hadir, bahkan berfoto di perhelatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bekerja sama dengan Jami'yyatul Qurra wal-Huffadz (JQH) Nahdlatul Ulama (NU) itu. Sedianya, Muhaimin akan memberikan sambutan selaku pembina Jami'yyatul Qurra wal-Huffadz NU karena Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berhalangan hadir.

Jauh sebelumnya, bacapres Anies Baswedan mengalami sejumlah penjegalan ketika melakukan safari politik di sejumlah daerah, seperti di Aceh dan Riau karena tak ada izin pemerintah daerah setempat. Demikian pula senam bareng Anies Baswedan yang digagas Partai Keadilan Sejahtera di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi tiba-tiba dibatalkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Rangkaian teror politik belum berhenti. Sejumlah spanduk berisi penolakan kedatangan Anies bertebaran di sepanjang Jalan Kutu Asem dan Denggung, Kecamatan Mlati Sleman, Yogyakarta. Momen itu terjadi ketika Anies akan menghadiri Deklarasi Forum Kabah Membangun pada 16 November 2022. Seperti halnya di Yogyakarta, spanduk berisi penolakan kedatangan Anies juga tersebar di Ciamis pada 19 November 2022. Isi spanduk di kedua kota itu hampir sama; ‘Menolak Anies Baswedan, Anies bapak politik identitas jualan agama dan ayat’. 

Melihat fakta-fakta tersebut, tak salah bila kita mengelus dada menghadapi persoalan kedewasaan berpolitik di negeri ini. Tampak ada upaya sistematis menjegal pasangan AMIN. Penjegalan semakin kuat ketika Presiden Jokowi hanya memberikan sinyal mendukung bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Politik yang kekanak-kanakan dan paranoid melihat lawan politik menghambat upaya konsolidasi demokrasi di Tanah Air. Gaya berpolitik norak tersebut semakin membenamkan Indonesia pada indeks demokrasi yang buruk.

Sebelumnya, posisi Indonesia dalam indeks demokrasi global yang diterbitkan The Economist Intelligence Unit di 2023 turun dari posisi 52 ke 54 pada Februari 2023. Indonesia berada pada peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6,71. Skor itu sama dengan indeks demokrasi di 2021. Dengan peringkat tersebut, Indonesia masuk kategori negara flawed democration atau demokrasi cacat.

Biarkan demokrasi di Bumi Pertiwi ini tumbuh indah berseri, segar sepanjang masa. Pemilu bukan siklus teror, melainkan pesta demokrasi rakyat nan penuh sukacita dan mengasyikkan.