Anies Sebut Kualitas Demokrasi Menurun

SALAH satu ciri dalam negara demokrasi ialah adanya keterbukaan dan kebebasan berpendapat. Namun, yang terjadi di Indonesia belakangan ini, masyarakat takut untuk menyatakan pendapatnya, bahkan untuk sekadar mengeluhkan layanan sebuah bengkel lantaran dapat dianggap melakukan pencemaran nama baik.

Hal itulah yang menjadi keprihatinan Anies Baswedan yang disampaikannya pada kuliah umum kebangsaan di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Selasa (29/8).

Bakal calon presiden yang diusung PKS, Partai Demokrat, dan Partai NasDem itu menyatakan adanya self censorship atau sensor diri dalam masyarakat ketika mengkritik persoalan negara sendiri, terutama di media sosial, mengindikasikan kualitas demokrasi di Indonesia yang semakin menurun.

Menurut Anies, dalam sebuah negara demokrasi mestinya mengandalkan keterbukaan, kebebasan, dan kepercayaan, bukan ketakutan. Dalam kesempatan itu, ia juga mengkritisi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Muatan beleid itu, menurut Anies, bermasalah dan berdampak pada kebebasan berekspresi.

Jujur harus diakui jika dibandingkan dengan era Orde Baru, kebebasan berekspresi di Indonesia semakin baik. Namun, mengutip data dari The Economist Intelligence Unit dan Freedom House, Amnesty International Indonesia menilai demokrasi Indonesia semakin merosot dalam 14 tahun terakhir.

Mereka menyoroti hak kebebasan sipil untuk berpendapat dan berekspresi. Freedom House juga menyoroti UU ITE yang dianggap dapat mengkriminalisasi distribusi atau aksesibilitas informasi. Dengan mengutip data Amnesty International Indonesia, ada 133 insiden serangan, baik digital maupun fisik, terhadap 225 jurnalis dan media antara Januari 2019 dan Mei 2022.

Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini menilai pentingnya untuk merevisi UU ITE, terutama pasal-pasal karet yang dapat mengganggu kebebasan berekspresi. Semangat reformasi untuk membawa negara yang sebelumnya di bawah rezim otoritarian ke arah yang lebih demokratris, seharusnya tetap diteruskan bukan malah mundur ke belakang.

Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi harus terus diikhtiarkan oleh semua pihak. Sebab, tanpa adanya kebebasan berpendapat dalam masyarakat, fungsi deliberatif dalam demokrasi tidak dapat dijalankan. Menjaga dan merawat kualitas demokrasi harus menjadi komitmen dan ikhtiar, terutama dari calon pemimpin bangsa ini ke depan.

Fisip UI yang menyenggarakan kuliah kebangsaan ini tentu patut diapresiasi. Momentum ini setidaknya telah memberi ruang kebebasan kepada sivitas akademika untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, ataupun mengkritik calon pemimpin negeri ini. Mereka juga berhak menagih komitmen para bacapres ini dalam menjaga dan merawat demokrasi. Semoga momen semacam ini juga dapat dihadiri oleh bacapres lainnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.