PDIP Mulai Berwajah Oposisi

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa dibilang merupakan partai pemerintah saat ini. Ini karena Presiden Joko Widodo selaku pemimpin pemerintahan merupakan kader partai berlambang kepala banteng itu. Bahkan, Jokowi disebut petugas partai.

Seiring makin dekatnya Pemilihan Umum 2024, PDIP dengan kadernya itu seperti menunjukkan riak-riak ketidakharmonisan. PDIP bersikap tidak selazimnya partai pemerintah yang semestinya mendukung kadernya. Namun, lebih menyerupai partai oposisi.

Misalnya, kritikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terhadap proyek food estate atau lumbung pangan yang disebutnya sebagai

bagian dari kejahatan lingkungan.

Hasto menyebut praktik food estate telah disalahgunakan karena hutan-hutan dibabat habis, sementara food estate itu tak

terbangun dengan baik. Anggaran triliunan pun lenyap sehingga, menurut Hasto, hal itu jadi bagian dari kejahatan terhadap lingkungan.

Padahal, food estate merupakan program Presiden Jokowi. Proyek ini sudah dilontarkan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2020 lalu.

Food estate merupakan sebuah daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Lumbung pangan baru tersebut juga bagian dari Program Startegis Nasional (PSN) tahun 2020-2024.

Riak keretakan PDIP dengan Presiden Jokowi juga merembet ke daerah. Saat konsolidasi kepala daerah se-Jawa Tengah asal partai banteng itu di Semarang pada Selasa (15/8), PDIP tidak mengundang putra Jokowi Gibran

Rakabuming Raka yang juga Wali Kota Solo.

Tentunya ini banyak mengundang perhatian publik karena Gibran banyak digadang sebagai pemimpin masa mendatang.

Gibran pun menyindir tidak diundangnya dirinya ke pertemuan konsolidasi itu karena dirinya masih ingusan. Yang diundang hanya para kepala daerah senior.

Bisa jadi kritikan PDIP terhadap program food estate dan tidak diundangnya Gibran dalam konsolidasi kepala daerah merupakan bentuk

keresahan partai tersebut. Sebab, PDIP mulai ditinggal anggota-anggota koalisinya dalam memuluskan langkah jagoannya Ganjar Pranowo sebagai presiden RI.

Sebagaimana diketahui, dua anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, telah tegas menyatakan merapat ke kubu bakal calon presiden Prabowo Subianto. Prabowo sendiri saat ini merupakan menteri pertahanan yang ditunjuk Presiden Jokowi memimpin proyek food estate.

Presiden Jokowi ditengarai memiliki pengaruh dalam perpindahan dukungan kedua partai anggota kabinetnya itu ke kubu Prabowo.

Setali tiga uang dengan Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga disebut-sebut sebagai calon kuat bacawapres bagi Prabowo. Hal ini dipicu pertemuan keduanya pada Mei lalu di Solo. Meski setelah itu, Gibran menegaskan tetap tegak lurus dengan partai setelah diberi wejangan oleh seniornya di markas partai banteng di Jakarta.

Keresahan PDIP dengan kondisi yang berkembang ialah hal wajar. Namun, semestinya keresahan disampaikan bisa melalui mekanisme partai. Bukan diumbar ke publik sehingga dapat memicu pandangan adanya riak-riak ketidakharmonisan.

Keresahan PDIP juga tidak semestinya dilontarkan melalui kritik yang menegasikan kinerja kadernya. PDIP semestinya memberi solusi jika melihat adanya masalah program kerja pemerintah.

Kritik terbuka menjadi kontraproduktif jika justru datang dari elemen yang masih satu badan dengan pemerintah sendiri. Ibaratnya, PDIP seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.

Keresahan partai yang dibidani Megawati Soekarnoputri ini boleh jadi sudah memuncak karena kedekatan Jokowi dengan Prabowo belakangan ini sehingga mengesankan mantan Wali Kota Solo itu melakukan politik dua kaki pada Pemilu 2024. Belum lagi sejumlah Relawan Pro-Jokowi (Projo) sudah menggadang-gadang Prabowo sebagai bacapres.

Kedekatan Jokowi dan Prabowo berbuah manis karena mantan Danjen Kopassus itu mendapat insentif elektoral sehingga namanya meroket dalam survei elektabilitas sejumlah lembaga. Alhasil, bacapres PDIP Ganjar Pranowo tertinggal dalam survei elektabilitas.